Mendikbud Nadiem Makarim Minta Maaf Kepada Tiga Organisasi Pendidikan Karena POP Kemendikbud

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memberikan permohonan maaf terkait Program Organisasi Penggerak (POP).

Permintaan maaf Nadiem Makarim disampaikan kepada ketiga organsisasi massa yang berkecimpung di bidang pendidikan dan kebudayaan nasional yakni Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiya dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Hal tersebut diunggah melalui video berdurasi 2,36 menit di akun resmi Kementerian Pendidikan Selasa 28 Juli 2020.

Pada pembukaan pidatonya, Nadiem Anwar Makarim mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan saran dan masukan di Program Organisasi Penggerak atau POP.

Menurut Nadiem Makarim, niat sejak awal di Program Organisasi Penggerak (POP) ini untuk bermitra dengan para penggerak pendidikan agar bisa menemukan inovasi yang bisa dipelajari oleh pemerintah serta diterapkan dalam skala tingkat nasional.

"Itulah makna dari POP agar Kemendikbud bisa belajar dari masyarakat pergerakan pendidikan,

Hanya satu misi kami mencari jurus dan pola terbaik untuk mendidik penerus negeri ini," kata Nadiem Makarim.

Nadiem Makarim juga menjelaskan pada minggu lalu dirinya telah memutuskan untuk mentunda sementara Program POP ini dan melakukan evaluasi lanjutan.

Namun polemik serta kebingungan masih terjadi di masyarakat. "Dan itu yang harus saya jawab," kata Mendikbud Nadiem.

Nadiem Makarim menegaskan, Kemdikbud telah menyepakati dengan Tanoto Foundation dan Putra Sampoerna Foundation bahwa tidak akan menggunakan anggaran pemerintah sepeser pun.

"Mereka akan mendanai aktivitas programnya tanpa anggaran dari pemerintah," tegas Mendikbud Nadiem Makarim.

Nadiem Makarim berharap penjelasan ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan dan isu kelayakan hibah.

Selain itu hibah tersebut sekarang bisa dialihkan kepada organisai yang lebih membutuhkan.

Pada kesempatan itu Nadiem Makarim juga menyatakan apresiasi sebesar-besarnya atas masukan dari organisasi NU, Muhammadiyah dan PGRI mengenai Program POP.

Nadiem Makarim menyatakan ketiga organisasi ini sudah ada di bidang pendidikan bahkan jauh sebelum negara ini berdiri.

"Tanpa pergerakan mereka dari Sabang sampai Merauke, maka identitas, budaya, dan misi dunia pendidikan di Indopnesia tidak akan terbentuk," tandasnya.

Karena itulah Nadiem Makarim secara tegas menyatakan permohonan maafnya kepada ketiga organisasi tersebut.

"Dengan rendah hati saya mohon maaf atas segala keprihatian yang timbul, dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhamadiyah dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam program, yang kami sadari betul belum sempurna," kata Nadiem Makarim.

Menurut Menteri Nadiem Makarim, tanpa dukungan dan partisipasi semua pihak, maka mimpi untuk mewujudkan pendidikan berkualias bagi penerus bangsa sulit tercapai.

"Kami Kemdikbud siap mendengar dan siap belajar," kata Nadiem Makarim menutup pidato singkatnya.

(*)

PGRI Singgung Program POP Kemendikbud

Acara Indonesia Lawyers Club atau ILC Tv One edisi Selasa 28 Juli 2020 tadi malam berlangsung dengan pembahasan program pendidikan di Indonesia.

Sejumlah fakta menarik berdasarkan hasil pembahasan terkait program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (POP Kemendikbud).

Kebijakan Kemendikbud terbut tampak menjadi polemik di tanah air.

Dikabarkan, sejumlah organisasi besar Tanah Air macam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah memilih hengkang dari program yang dicanangkan Kemendikbud itu.

Termasuk pula Persatuan Guru Republik Indonesia alias PGRI, yang turut undur diri dari POP Kemendikbud tersebut.

Terkait hal itu, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Huzaifa Dadang membeberkannya dalam live Tv One pada program siaran live ILC Tv One dengan tema Nadiem Hibah Konglomerat edisi Selasa (28/07/2020) malam.

Dalam kesempatan itu, Huzaifa Dadang memaparkan alasan di balik keputusan PGRI menarik diri dan tak ambil bagian dalam pelaksanaan POP Kemendikbud.

Dua di antara alasan tersebut yakni soal transparansi, dan juga soal pandemi virus Corona Covid-19 di Tanah Air yang memaksa proses belajar mengajar dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh.

Sebut Transparansi Seleksi Tak Jelas, Ketum PGRI Sampai Turun Tangan

Huzaifa Dadang secara lugas menyebut bahwa transparansi dalam proses selesi POP Kemendikbud menjadi persoalan besar.

Menurutnya, proses selesi POP Kemendikbud tidak transparan.

Padahal, menurutnya PGRI awalnya amat antusias dengan program ini.

Namun di perjalanannya, proses seleksi dengan standar yang tak transparan membuat pihaknya berfikir ulang.

“Bahkan hampir saja, PGRI di-drop karena dinilai belum memenuhi syarat,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari YouTube ILC Tv One.

Hal itu membuat Ketum PGRI Unifah Rosyidi sampai turun tangan langsung untuk mengkonfirmasi soal kelengkapan syarat tersebut.

Lantaran itulah, PGRI menurutnya menilai panitia seleksi kurang transparan dalam penentuan kriteria penerima dana hibah.

Mulai dari kategori Gajah, Macan hingga Kijang tersebut.

Desak Alihkan Anggaran untuk Pembelajaran Jarak Jauh

Selian itu, ia turut pula menyiggung persoalan pandemi Covid-19 yang menerpa Tanah Air.

Kondisi tak ideal dalam dunia pendidikan akibat terpaan pandemi virus Corona Covid-19 menurutya membutuhkan perhatian lebih bagi para stakeholder pendidikan di Tanah Air.

Terutama dari Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud.

Lantaran itu pulalah, ia mengungkapkan pihaknya secara tegas mengambil dua sikap dalam polemik POP Kemendikbud.

Selain menyatakan keluar dari program, dan penghentian secepatnya program POP Kemendikbud tersebut.

“PGRI menyarankan bahwa untuk tahun ini program ini ditunda dulu," ujarnya dalam agenda ILC Tv One yang dipandu sang Presiden ILC, Karni Ilyas tersebut.

PGRI se Indonesia menurutnya secara bulat telah memutuskan tidak akan ikut serta dalam program POP Kemendikbud tersebut.

Bahkan pihaknya menurutnya sudah menyampaikan pernyataan sikap.

PGRI juga menuntut anggaran POP Kemendikbud digunakan untuk pembelajaran jarak jauh.

"Dan anggarannya seperti yang tadi disampaikan, anggarannya yang cukup besar bisa dialihkan untuk menunjang program pembelajaran jarak jauh,” katanya lagi.

Dalam siaran ILC terbaru, Live ILC Tv One tersebut, Huzaifa Dadang juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berkolaborasi dalam peningkatan kapasitas guru di Tanah Air.

Juga beberapa pihak lain seperti Telkomsel dalam mendukung pembelajaran jarak jauh.

Ia lantas mengajar seluruh peserta talk show ILC Tv One untuk mengenang kembali pernyataan sang Faounding Father, Bung Karno.

“Jas Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah,” katanya.

Ia memaparkan bahwa PGRI menurutnya lahir bertepatan 100 hari kemerdekaan RI.

Sejak pertama hadir, PGRI menurutnya PGRI selalu bergerak konsisten sebagai mitra pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Air.

Karenanya, iapun memberikan apresiasi kepada Mendikbud Nadiem Makarim yang menurutnya memberikan sinyalemen untuk mengoreksi POP Kemendikbud secepatnya.

Terlebih, program POP Kemendikbud sendiri menurutnya tak jauh berbeda dari program sebelum-sebelumnya.

“Dalam program peningkatan kapasitas guru pada kurikulum 2013, kita sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan.” papar Ketua PB PGRI tersebut.

Ia menjabarkan beberapa program peningkatan kapasitan tenaga kependidikan itu.

Seperti program pelatihan guru sasaran, guru inti, instruktur daerah dan instruktur nasional.

(TribunPontianak/Ishak)

Sumber: Kontan.co.id

Tautan:  https://nasional.kontan.co.id/news/nadiem-makarim-resmi-minta-maaf-kepada-nu-muhammadiyah-dan-pgri-soal-program-pop