TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Sehubungan dengan penyelenggaran pemerintahan yang baik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai komitmen untuk mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik sebagimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dengan begitu Pemkot Manado berkewajiban untuk menyebarluaskan informasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 yang telah mendapatkan Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Utara kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di ibukota provinsi Sulawesi Utara ini.

Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut, kepada media, Selasa (28/7/2020).

• TERUNGKAP Pembunuhan Ibu Kost di Sidoarjo, Dibunuh Pembantunya, Pelaku Sepasang Suami Istri

Wali Kota mengatakan, Pemkot Manado menyelesaikan tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan kepada BPK RI perwakilan Sulut.

Hal itu tertuang lewat Surat BPK RI, Sesuai UU no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang BPK.

"Dengan ini Pemkot Manado telah merampungkan laporan keuangan daerah kepada BPK," ucap GSVL sapaan akrab Wali Kota Manado.

• Kalah di Pilpres Beralih Menjadi Youtuber, Sandiaga Uno Curhat: Balik ke Bisnis Enggak Mungkin

Wali Kota juga menyebutkan, ini merupakan tanggung jawab BPK untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan suatu pemerintah daerah berdasarkan Rangkaian pemeriksaan.

"Untuk memperoleh keyakinan yang memadai terkait opini kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK harus melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perudang-undangan," tambah GSVL.

Wali Kota memperlihatkan secara tertulis LKPD Pemkot Manado Tahun 2019, dengan ditandatangani dan cap dari BPK RI perwakilan Sulawesi Utara Karyadi.(fis)

• Gerindra Siapkan Langkah Politik Pilkada Manado, Keputusan Final di Tangan Prabowo