Kejati Sulut

Kajati Sulut Perpanjang MoU Dengan BPJS Kesehatan Wilayah Sulutenggo

Proses penandatangan MoU tersebut dari pihak Kajati Sulut dihadiri oleh para Asisten, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Manado, Kajari Minahasa Utara

ISTIMEWA
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara (Sulut) menandatangani memorandum of understanding (MoU) di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dengan BPJS Kesehatan Sulut, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutenggo) di City Extra Restauran Manado, Kamis (23/7/2020). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Kepala Kejaksaan  Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara (Sulut) menandatangani memorandum of understanding (MoU) di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dengan BPJS Kesehatan Sulut, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutenggo) di City Extra Restauran Manado, Kamis (23/7/2020).

Proses penandatangan MoU tersebut dari pihak Kajati Sulut dihadiri oleh para Asisten, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Manado, Kajari Minahasa Utara, Kajari Bitung, koordinator di Bidang Datun, Para Kasi di Bidang Datun Kejati Sulut dan para Kasi Datun Kejari se-Sulut yang ikut menandatangani MoU.

Sedangkan dari pihak BPJS Kesehatan dihadiri Deputi Direksi Wilayah Sulut, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutenggo) dan jajarannya.

MoU tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Kejati Sulut dengan BPJS Kesehatan Sulutenggo.

MoU ini akan berlaku selama dua tahun terhitung sejak MOU ditandatangani, dan penandatangan dilakukan oleh Kajati Sulut Andi Muh Iqbal Arief, SHMH dengan Deputi Direksi Wilayah Sulut, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutenggo) Chandra Nurcahyo, SKM,AAAK.

Kajati Sulut dalam sambutannya mengatakan, bahwa sebagaimana di ketahui bahwa di dalam pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I di sebutkan

“Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah”.

"Adapun misi dan tugas Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi Penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain," kata Kajati.

Berkaitan dengan tugas dan misi Bantuan hukum tersebut lanjut Kajati, Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD, termasuk dalam hal ini pihak BPJS Kesehatan  Wilayah Sulutenggo diharapkan terjalin komunikasi yang transparan sehingga jika terdapat masalah Perdata dan Tata Usaha Negara yang di rasa sulit sekalipun, Kejaksaan akan dengan senang hati mencarikan solusi terbaik dengan cara non litigasi maupun cara litigasi.

Kajati pun berpesan kepada pihak BPJS Kesehatan Wilayah Sulutenggo agar tidak ragu-ragu menyampaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dan akan diupayakan penyelesaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kedepan, saya berharap, agar kerjasama ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen sehingga maksud dan tujuan kita dalam rangka kerjasama ini dapat terwujud sebagaimana yang di harapkan," tambah Kajati.

Selain penandatangan MOU antara Kajati Sulut dan Deputi Direksi Wilayah Sulutenggo, dilaksanakan MOU antara BPJS Kesehatan Cabang Manado dengan enam Kejaksaan Negeri, yaitu Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado, Kejari Minahasa Utara, Kejari Bitung, Kejari Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kejari Kepulauan Sangihe dan Kajari Kepulauan Talaud.

Penulis: Fistel Mukuan
Editor: Aldi Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved