Pernyataan Tegas Mendagri Tito Karnavian Soal Pilkada Serentak 2020: Tidak Ada Konvoi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan pernyataan tegas mengenai pilkada serentak tahun 2020. 

Mendagri meminta penyelenggara pemilu terapkan sanksi hingga sanksi diskualifikasi.

Pada Pilkada Serentak 2020, penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu, diminta tegas soal pelarangan potensi kerumunan, arak-arakan, dan konvoi. 

Pelarangan kerumunan, arak-arakan hingga konvoi dalam Pilkada Serentak 2020 dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Nanti diatur tidak ada arak-arakan, tidak ada konvoi."

"Karena arak-arakan itu, nanti bisa jadi yang di ruangan hanya 50."

"Tapi yang di luar ternyata ada arak-arakan untuk mengantar paslon mendaftar,” kata Tito Karnavian lewat keterangan tertulis, Minggu (19/7/2020).

Bawaslu sebagai wasit dan menegakkan Peraturan KPU dalam pesta demokrasi, diminta untuk tak segan-segan memberikan sanksi yang tegas hingga diskualifikasi, terhadap pelanggaran atas kesalahan yang berulang terkait pelarangan tersebut.

"Yang tegas-tegas saja, tidak ada arak-arakan, konvoi-konvoian, sehingga Bawaslu bisa nyemprit (memberikan sanksi)."

"Kalau sampai terjadi berkali-kali kesalahan yang sama, diskualifiikasi kalau diperlukan."

"Dan kita juga bisa memberikan sanksi sosial, media juga bisa memberikan sanksi sosial,” tegasnya.

Dalam Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di Provinsi Kalimantan Barat, Tito Karnavian berujar calon kepala daerah harus bisa mengatur pendukungnya.

Mantan Kapolri itu berharap agar pasangan calon menjadi role model dalam penerapan protokol kesehatan yang telah diatur dalam Pilkada.

“Ini gimana mau jadi pemimpin, ngurus timses, pendukung yang jumlahnya 200-300-an saja tidak bisa diatur."

"Gimana jadi pemimpin yang bisa ngatasin Covid, yang jumlah masyarakatnya ratusan, puluhan ribu bahkan jutaan rakyatnya,” bebernya.