Tolak Klaim China Atas Laut China Selatan, AS: Sepenuhnya Melanggar Hukum

TRIBUNMANADO.CO.ID, WASHINGTON - Hubungan Amerika Serikat (AS) dengan China terus memanas.

Senin (13/7/2020) AS menolak klaim China terhadap sumber daya lepas pantai yang disengketakan di Laut China Selatan oleh beberapa negara.

Hal ini dinilai akan semakin memperburuk hubungan antara dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia ini.

Melansir Reuters, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan, China tidak menunjukkan dasar hukum yang komprehensif untuk ambisinya di Laut China Selatan dan selama bertahun-tahun telah menggunakan intimidasi terhadap negara-negara pantai Asia Selatan lainnya.

"Kami memperjelas: Klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan sepenuhnya melanggar hukum, seperti kampanye penindasan untuk mengendalikan mereka," kata Pompeo seperti yang dikutip Reuters.

Amerika Serikat telah lama menentang klaim teritorial China yang luas di Laut China Selatan, mengirimkan kapal perang secara teratur melalui jalur air strategis untuk menunjukkan kebebasan navigasi di sana.

Pernyataan Senin kemarin mencerminkan nada yang lebih keras.

"Dunia tidak akan membiarkan Beijing memperlakukan Laut China Selatan sebagai kerajaan maritimnya," kata Pompeo.

Analis regional mengatakan akan sangat penting untuk melihat apakah negara-negara lain akan mengadopsi sikap AS dan apa yang mungkin dilakukan Washington untuk memperkuat posisinya dan mencegah Beijing menciptakan "fakta di atas air" untuk mendukung klaimnya.

Hubungan antara Amerika Serikat dan China semakin tegang selama enam bulan terakhir atas penanganan Beijing terhadap pandemi virus corona.

Cengkeraman China yang semakin ketat di Hong Kong dan penumpasannya terhadap komunitas Muslim Uighur di Tiongkok menjadi beberapa alasan penyebabnya.

Data Reuters menunjukkan, China mengklaim 90 persen dari Laut China Selatan yang berpotensi kaya energi.

Akan tetapi Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga mengklaim bagian-bagiannya, di mana sekitar US$ 3 triliun perdagangan melalui wilayah ini setiap tahunnya. 

Beijing telah membangun pangkalan-pangkalan di atas militer di wilayah itu, meskipun mengatakan niatnya untuk perdamaian.

Beijing secara rutin menjabarkan ruang lingkup klaimnya dengan mengacu pada apa yang disebut sembilan garis putus-putus yang meliputi sekitar sembilan persepuluh dari Laut China Selatan 3,5 juta kilometer persegi di peta Tiongkok.

"Ini pada dasarnya adalah AS untuk pertama kali menyebutnya tidak sah," kata Chris Johnson, seorang analis dari Pusat Studi Strategis dan Internasional.

"Tidak apa-apa untuk mengeluarkan pernyataan, tetapi apa yang akan Anda lakukan?"(*)

Artikel ini telah tayang di KONTAN dengan judul AS: Mayoritas klaim China di Laut China Selatan itu ilegal.