Berita Boltim

DPRD Bersama Pemkab Boltim Telah Menetapkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 Melalui Paripurna

Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar mengatkan, sebelum ditetapkannya Perda tersebut, anggota DPRD memberikan tanggapan mereka.

tribunmanado.co.id/Siti Nurjanah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) telah selesai menggelar rapat paripurna dalam rangka penetapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) telah selesai menggelar rapat paripurna dalam rangka penetapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019.

Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar didampingi Wakil Ketua DPRD Boltim Medy Lensun dan Muhamad Jabir dilaksanakan pada Jumat 10 Juli 2020 dan dihadiri Bupati Boltim Sehan Landjar, Wakil Bupati Boltim Rusdi Gumalangit dan dihadiri 16 anggota DPRD , sekda hingga kepala SKPD.

Sebelum ditetapkannya Perda tersebut, pihak eksekutif dan legislatif telah melaksanakan rapat paripurna terkait rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019.

Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar mengatkan, sebelum ditetapkannya Perda tersebut, anggota DPRD memberikan tanggapan mereka atas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019.

"Lewat tanggapan tersebut, semua fraksi menerima rancangan yang ada untuk ditetapkan sebagai Perda," ucapnya.

Semebtara itu, Bupati Sehan Landjar menyampaikan, "terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dewan dan seluruh anggota, atas terselenggaranya rapat paripurna penetapan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019."

“Semoga kerja keras, kerja cerdas ini dapat memberikan sumbangsih dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan serta masyarakat, demi kelangsungan Boltim yang kita cintai,” ucapnya.

Ia menambahkan, penetapan pertangggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 didasarkan pada ketentuan pasal 320 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015, yang menetapkan kepala daerah berkewajiban mengajukan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD kepada DPRD, kemudian DPRD membahas dan menetapkan Perda ini bersama Kepala Daerah.

"Adapun substansi utama dari isi laporan penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 yang sudah disampaikan melalui Ranperda pertanggungjawaban adalah memuat gambaran target dan realisasi yang dicapai, baik pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah disertai penjelasan," ucapnya.

Ia menambahkan, mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah proses penyusunan rancangan APBD.

"Persetujuan RAPBD oleh DPRD sampai pergeseran dan penetapan APBD hingga pelaksanaan APBD selesai dilaksanakan," ucapnya. (ana)

BREAKING NEWS, Hari Ini Positif Covid-19 di Sulawesi Utara Bertambah 67 Orang, Total Ada 1637 Kasus

Manfaat Minum Air Putih Hangat, Bisa Menyehatkan Pencernaan

Maruf Amin Harap Pilkada yang akan Digelar Desember Nanti Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Penulis: Siti Nurjanah
Editor: Rizali Posumah
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved