Breaking News:

Wagub ‘Curhat’ soal Investasi Nol Besar: 5.507 Pekerja di Manado Kena PHK

Tak banyak pilihan menghadapi pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Berdiam diri di rumah dengan risiko kelaparan

Istimewa
Wagub Sulut Steven Kandouw (SK) menyampaikan arahan Gubernur Olly Dondokambey tentang kesiapan menjalani new normal dalam kehidupan sehari-hari di tengah masih adanya Covid 19. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Tak banyak pilihan menghadapi pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Berdiam diri di rumah dengan risiko kelaparan atau mencoba tatanan kehidupan baru (new normal) hidup ‘berdampingan’ dengan Corona.

Alasan itulah, kata Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw hingga Gubernur Olly Dondokambey mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 44 tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman (AKB-M2PA) Covid-19.

Menteri yang Dicopot Jokowi Harus Legowo

Kandouw mengatakan sudah 4 bulan penyebaran Covid-19 berlangsung. Sejak 12 Maret ditetapkan status bencana, kini sudah masuk Juli 2020. Dia mengungkapkan, kondisi ekonomi saat ini dipengaruhi penyebaran Covid-19. Ada tiga aspek ekonomi, yakni investasi, ekspor dan belanja pemerintah.

"Bagaimana investasi? Nol besar," kata dia saat menyambangi Kabupaten Minahasa Tenggara mengikuti rapat koordinasi Covid-19 bersama Pemkab Mitra dan para hukumtua, Kamis (2/7/2020). Wagub mengatakan, hotel dan mal tutup, memang ada beberapa hotel tetap dibangun misalnya Grup Mariot membangun di Likupang Barat lalu pembangunan hotel di Pumorow, Manado. Di Bolmong, PT Conch tetap produksi semen bahkan sudah ekspor ke Banglades. Kendati begitu, secara umum investasi tiarap.

Faktor kedua terdampak, yakni ekspor. Ekspor Sulut di masa Covid pun secara de facto jalan di tempat, permintaan negara tujuan ekspor menurun. Bahkan negara Amerika dan Eropa pertumbuhannya minus. "Amerika minus 5 persen, Eropa minus 6 persen," kata dia.

Wagub mengatakan, gambarannya di Indonesia jika ekonomi naik 1 persen itu sama dengan ketambahan 300 ribu lapangan pekerjaan. Faktor ketiga, belanja pemerintah. Kata Wagub, Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong 7 persen, Dana Alokasi Khusus dikurangi. Pemerintah Pusat meminta pemda siapkan anggaran direfocusing. "Tadinya bikin jalan, puskesmas, alkes alsintan, katinting semua dipotong," kata dia.

RUU PKS Dicabut dari Prolegnas 2020: Menunggu Revisi RUU KUHP

Di Provinsi Sulut, anggaran APBD Rp 3,5 triliun, diminta refocusing Rp 200 miliar, belum lagi provinsi harus menanggung anggaran pilkada Rp 400 miliar. "Kita menghadapi masalah ekonomi," ujarnya. Wagub mengatakan, kesehatan dan ekonomi terdampak Covid-19. Kondisi saat ini mau prioritaskan ekonomi atau kesehatan. "Saya tanya? Mau mati sakit atau mati lapar. Jawaban saya, tidak mau dua-duanya," ungkapnya.

Kondisi ini memang jadi fenomena nasional. Kata dia, akhirnya keluar Perpres 11 tahun 2020 namanya new normal. Mengacu itu, Gubernur Olly mengeluarkan Pergub No 44 tahun 2020. "Pergub ini guidance supaya bisa hidup di tengah pandemi, tuntutan hidup masyarakat," ujarnya.

Tidak tahu sampai kapan Covid-19, sehingga tidak mungkin diam terus di rumah karena masyarakat harus bekerja. "Saking parno tidak mau ketemu orang, bajual so nimbole (jualan tidak boleh)," ungkapnya. Sebab itu, tujuan adanya Pergub ini untuk panduan untuk hidup di tengah Covid, mematuhi protokol Covid-19.

Sejak kasus Corona muncul di Sulut, sudah 6.952 pekerja terdata dirumahkan dan kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Asa para buruh dan pekerja terbuka dengan diterbitkannya Pergub.

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved