Breaking News:

Menteri yang Dicopot Jokowi Harus Legowo

Pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Idil Akbar berharap, semua partai politik harus terima bila menteri yang duduk di kabinet

Foto ANTARA
Kabinet Indonesia Maju - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Idil Akbar berharap, semua partai politik harus terima bila menteri yang duduk di kabinet pemerintahan dievaluasi oleh presiden.

Letda RW Ingin Bertemu Pacar Sebelum Tikam Babinsa

Ia mengamini pernyataan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mendukung jika presiden melakukan perombakan kabinet. "Apa yang disampaikan hasto ada benarnya juga. Setiap partai politik harus legowo bila menterinya dievaluasi. Semua menteri yang berasal dari partai politik ketika dievaluasi mereka harus siap dengan itu," kata Idil, Kamis (2/7).

Idil mengatakan, teguran dan amarah Presiden Jokowi kepada jajaran menterinya dalam rapat kabinet lalu bisa berujung pada reshuffle atau pergantian menteri. Peneliti Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad ini menilai, pidato Jokowi adalah klimaks dari kejengkelan presiden terhadap kinerja para pembantunya yang tidak memiliki terobosan dalam menangani pandemi covid-19.

Harapannya, para menteri bisa bekerja ekstra keras dan kreatif di masa krisis untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat."Memang ada kecenderungan ke arah sana (reshuffle) sebab menurut saya pidato kemarin adalah klimaks bahwa presiden sudah begitu gemas dengan kinerja para pembantunya di kabinet," kata Idil.

Idil mengatakan, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Karenanya tidak boleh ada intervensi dari partai politik sekecil apapun.

Politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira yakin kata kunci dalam pidato Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu itu adalah evaluasi kinerja para pembantu presiden soal krisis."Melihat gestur Presiden Jokowi dalam pidato ini, nampaknya akan ada reshuffle kabinet, terutama terhadap pembantu-pembantunya yang kurang tanggap sense of crisis," kata Andreas.

Jokowi Belum Bicara dengan Para Ketum Parpol

"Terutama tentu yang berkaitan dengan pembantu-pembantu presiden yang berkaitan dengan penanggulan covid-19, penanggulangan dampak sosial ekonomi dan pemulihan ekonomi," imbuhnya.

Langkah cepat harus segera diambil Presiden Jokowi agar mendapatkan kepercayaan publik dalam menangani Covid-19 "Langkah ini perlu segera dilakukan agar tidak menjadi rumors politik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah sebagaimana pidato presiden yang memang sangat serius," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mempertanyakan, apakah saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan hal tersebut. "Hemat saya, apakah saat ini adalah momentum yang tepat untuk reshuffle? Di tengah keadaan ekonomi masyarakat yang tidak menentu dan hampir crisis multidimensi, namun semua itu (dikembalikan) kepada Presiden Jokowi," ujar Jazilul.

Dia menegaskan reshuffle adalah mutlak hak Presiden Jokowi.Menurutnya hal itu pun bukan sesuatu yang baru, karena reshuffle juga sudah dilakukan pada periode sebelumnya.

Halaman
12
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved