Breaking News:

Berita Heboh

Awal Permintaan CSR hingga Pengusiran Dirut Inalum, Citra DPR Turun, MKD Diminta Turun Tangan

Sejumlah anggota Komisi VII DPR terang-terangan meminta dilibatkan dalam kegiatan CSR BUMN.

Youtube/Kompas TV
Anggota DPR RI Muhammad Nasir. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Sejumlah anggota Komisi VII DPR terang-terangan meminta dilibatkan dalam kegiatan CSR BUMN.

Permintaan itu dinilai menurunkan citra DPR.

Akibatnya, Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) diminta turun tangan.

Permintaan yang dilontarkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII dengan perusahaan pelat merah sektor

tambang pada Selasa (30/6/2020) lalu itu, dinilai tidak etis dan mencoreng kehormatan dewan.

"Ini minta jatah, ini sudah keterlaluan," kata peneliti dari Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Yusfitriadi dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (2/7/2020).

Koordinator Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, permintaan itu hanya semakin menurunkan citra DPR di hadapan publik.

Terlebih, permintaan itu disampaikan secara terbuka di dalam sebuah forum resmi DPR.

"Pemintaan anggota DPR mengenai CSR seharusnya sudah bisa menjadi bahan pertimbangan bagi MKD memanggil anggota DPR tersebut," kata Ray seperti dilansir dari Kompas.tv.

Ia menambahkan, meski saham BUMN dimiliki oleh pemerintah, BUMN bukanlah bagian dari entitas pemerintah.

Halaman
1234
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved