Fadli Zon Sebut Jokowi Marah-marah Karena Frustasi Hadapi Pandemi Covid-19, Beberkan 4 Bukti

"Bagaimana bisa memitigasi krisis, jika posisi pemerintah selalu menyangkal potensi dan ancaman krisis? Mari kita lihat buktinya," tambahnya.

(SETPRES/AGUS SUPARTO)
Presiden Jokowi mengikuti video conference yang diikuti oleh para gubernur, menteri, dan gugus tugas daerah, saat berkunjung ke kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (10/6/2020). Ini adalah untuk kali pertama Jokowi mengunjungi kantor Gugus Tugas, sebelumnya rapat dengan jajaran Gugus Tugas biasa dilakukan lewat video conference dari Istana Kepresidenan. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Fadli Zon menilai kemarahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan sidang kabinet paripurna di Istana Negara, 18 Juni 2020 lalu, sebagainya bentuk rasa frustrasi menghadapi krisis pandemi covid-19.

Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat V itu membuktikan asumsinya tersebut.

"Menurut saya kemarahan dalam rapat paripurna kabinet itu merupakan ekspresi rasa frustrasi Presiden dalam menghadapi situasi krisis saat ini. Tapi kemarahan itu tidak ada gunanya buat rakyat, kecuali hanya bagi pribadi Presiden," jelasnya.

Presiden Jokowi dan Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon
Presiden Jokowi dan Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon (KOLASE TRIBUNEWS)

Ketika Presiden mengeluhkan tak adanya langkah ‘extraordinary’ dalam mengatasi krisis, atau menganggap anggota kabinetnya tidak memiliki ‘sense of crises’, maka persoalan itu bukan hanya ada pada satu-dua orang menteri saja, namun melekat pada seluruh pemerintahannya.

"Sebab, dengan ataupun tanpa Covid-19, sejak awal pemerintahan ini selalu menyangkal bakal datangnya krisis," jelas Fadli Zon dalam siaran tertulis pada Selasa (30/6/2020).

"Bagaimana bisa memitigasi krisis, jika posisi pemerintah selalu menyangkal potensi dan ancaman krisis? Mari kita lihat buktinya," tambahnya.

Pertama, Jokowi menurutnya lambat merespon krisis.

Saat kasus pertama covid-19 diakui Pemerintah untuk pertama kalinya pada awal Maret lalu, Jokowi menolak menerapkan status darurat nasional.

Padahal, sejak 10 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyurati Presiden agar menetapkan status darurat nasional.

Rekomendasi status darurat nasional itu ditegaskan Fadli Zon bukan hal yang mengada-ada, sebab WHO sendiri sudah menetapkan status darurat global untuk menghadapi Covid-19.

Halaman
1234
Editor: Finneke Wolajan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved