Suarakan Aspirasi Petani, DPRD Sulut: Dari 6 Presiden, Nanti di Era Jokowi Hasil Pertanian Kena PPn

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - DPRD Sulut menyuarakan aspirasi petani, Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Hasil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dicabut.

Langkah ini akan menghapus pengenaan PPN bagi komiditas andalan Sulut seperti cengkih, pala, dan kopra.

Wenny Lumentut (WL) ,  Ketua Fraksi Nyiur Melambai DPRD Sulut mengatakan, Indonesia sudah dipimpin 6 Presiden,  namun nanti di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, hasil pertanian,  perkebunan, dan kehutanan kena PPn

Pengenaan PPn hasil pertanian ini dibiarkan, tidak dikoreksi para pembantu presiden. Padahal ada putusan MK nomor 39 tahun 2016 yang membatalkan pengenaan PPn hasil pertanian

"Kami  memohon kepada presiden dan Menko Perekonomian, dan Menkeu agar PPN hasil pertanian, perkebunan, kehutanan yang dikuasai rakyat dibebaskan dari PPn," kata dia kepada wartawan daam diskusi bersama petani di Hotel Quality Manado,  Selasa (30/6/2020)

Pertanian atau perkebunan tentu beda levelnya dengan perusahaan multi nasional, "Perusahaan multi nasional dikecualikan, " kata Anggota DPRD Sulut ini

Jika PPn dihapuskan,  ia yakin akan memberi  efek multiplayer di desa,  ekonomi rakyat akan meningkat lagi

"Lagi pula kalau PPn ini dihapus tidak efek ke negara, justru menguntungkan rakyat tambah penghasilan nanti Pph meningkat, '' ujar Politisi Partai Gerindra ini.

Prediksinya jika PPn ini dihapus maka harga bisa meloncat 10-15 persen.

Produk pertanian dan perkebunan makin banyak pemainnya maka yang diuntungkan itu petani.