Breaking News:

Update Virus Corona Mitra

Terkait Penyaluran BLT Dandes Tidak Tepat Sasaran, Ini Penjelasan Kades Liwutung dan Kadis PMD

Meidy D Moaksim saat dikonfirmasi Kamis (25/6/2020), ia telah memenuhi undangan resmi dari DPMD untuk melakukan klarifikasi

Kolase / Istimewa
Kumtua Desa Liwutung Dan Kadis DPMD Mitra 

"Memang dari awal dari dinas telah kita sampaikan kepada hukum tua, persayraaktan seperti apa baik dari media sosial dan dikonsultasikan langsung dikantor. Dari dinas bila harus turun langsung, mengetahui sih "A" tidak dapat memastikan, karena yang mengetahui pasti pihak yakni para relawan Covid desa yang ditentukan Kumtua, bahwa mereka memang layak menerima. Seiring jalannya waktu, tim mendapat informasi dan melakukan pengecekan langsung penelusuran dan kita telah mengantongi data," pungkas Lumingas.

Ditambahkannya, dinas tersebut dalam BLT DD, bila melakukan turun lapangan untuk memastikan apakah layak atau tidak untuk penerima bukan dari kewenangan pihaknya. "Kita tidak dapat memastikan karena pendataannya dari relawan yang dibentuk Hukum Tua, merekalah yang akan mendata dan tau pasti status dan kriteria penerima," ungkap Lumingas.

Jadi Kumtua Desa Liwutung saat dipanggil untuk melakukan klarifikasi menurutnya telah memberikan pengajuan bahwa memang benar ada penerima dari kalangan ASN, THL dan Pensiunan.

Dipastikan Cair Pekan Ini, Insentif Kartu Pra Kerja Bakal Diterima Peserta Gelombang I, II dan III

"Untuk itu, harus dicoret nama penerima itu, dan bila ada pengurangan saya tidak perlu hadir, tapi kalau diminta pihak desa, saya pasti menghadiri meski dilakukan dalam bentuk musdesus," tukasnya.

Kemudian terkait surat pernyataan yang diharuskan kepada Hukum Tua yakni bila sudah selesai permalasahan ini, dan semua data seperti yang terlapor 32 penerima tak memenuhi kriteria telah dicoret, Kumtua wajib membuat surat pernyataan bahwa memang benar adanya kesalahan penyaluran BLT DD yang tidak tepat sasaran.

"Jadi memang Kumtua meminta waktu untuk menyelesaikan ini, kalaupun tidak ada risiko jabatan, berarti pembangkangan. Sebenarnya kan batasan penerima sudah sangat jelas sesuai dengan aturan. Tidak usah lagi membangun opini. Dan perlu ditegaskan, semua hasil turun lapangan dengan penelusuran data ini, sudah sesuai dengan pekerjaan kita dan sudah diakui oleh yang bersangkutan yakni Hukum Tua. Dan juga kita sudah lakukan berlakukan koordinasi dengan beberapa masyarakat, bahwa memang benar dari 32 penerima tidak layak dari segi kriteria penerima," jelas Kadis PMD. (Ano)

Pakai SKD Palsu, Ganjar Pranowo Ancam Orangtua Siswa, Banyak yang Ketakutan dan Cabut Berkas

Penulis: Giolano Setiay
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved