Breaking News:

Berita Mitra

Ini Tanggapan DPMD Mitra Terkait Anggaran Pelatihan KTD Desa

Pemberdayaan aparat desa dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembangunan desa mengharuskan penganggaran diplot sebanyak Rp 15 juta

Tribun Manado / Giolano Setiay
Mevry Mokorimban 

TRIBUNMANADO.CO.ID, RATAHAN - Pemberdayaan aparat desa dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembangunan desa mengharuskan penganggaran diplot sebanyak Rp 15 juta, dari pagu masing-masing desa, untuk masa pelatihan kepada masyarakat  dinilai mempunyai basic teknis yang memumpuni dalam hal ini.

Sempat diberi saran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mitra lewat Komisi I terkait usulan dari instansi terkait bahwa itu tidak akan efektif.

Namun setiap desa diharuskan menganggarkan hal tersebut, seperti yang sempat dikutip dari pernyataan salah satu kepala desa Moreah Satu, bahwa itu adalah usulan yang harus dianggaran oleh setiap desa dalam beberapa pertemuan Kunjungan Kerja (Kunker) dewan baru-baru ini.

Menanggapi hal tersebut, Dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) oleh Kepala Dinas (Kadis) Royke Lumingas lewat Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat Mevry Mokorimban, menjelaskan teknis pelaksanaannya seperti apa.

"Memang anggaran tersebut, telah masuk dalam RAB hingga perubahan anggaran sampai tahun 2021 nanti. Dan tujuan kegiatan dijelaskan di situ untuk anggaran Rp 15 juta yang dimaksud terkait pelatihan tersebut," terang Mokorimban.

Satlantas Polres Minahasa Kembali Salurkan Bansos Kepada Warga Terdampak Covid-19

Kegiatan tersebut ditata di APBDes oleh setiap desa masing-masing. Teknisnya, kegiatan tersebut bakal dilakukan sebanyak 2 kali selama masa pelatihan. Dari anggaran 15 juta, 1 kegiatan dianggarkan Rp 7,5 juta selama 2 kali pertemuan.

"Itu juga dianggarkan, agar setiap desa mencari narasumber masing-masing selama masa pelatihan terkait penyusunan RAB setiap Desa. Memang di setiap kecamatan ada yang namanya, Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), namun tupoksi mereka sebarnya hanya untuk mengawal saja setiap penyusunan RAB setiap desa, mereka tidak diharuskan membuat RAB setiap desa," terangnya.

Lanjut dikatakannya, dalam beberapa kesempatan, pihaknya mendapati kendala dalam pelaporan pembuatan APBDes dan APBDes perubahan setiap desa, terlambat karena semua menumpuk kepada pihak PDTI yang harus mengerjakan semua RAB Desa di setiap kecamatan.

Sambangi Dinas Kesehatan, Personel Fraksi PDIP Cek Ini

"Untuk itu, kebijakan ini diambil, diharapkan setiap desa harus memiliki kader teknik yang paham dalam penyusunan RAB. Sehingga nantinya pihak PDTI tinggal mengawal penyusunannya saja. Kalau di desa kan ada tukang-tukang, jadi mereka yang kita perioritaskan," ujarnya.

"Kereka kan punya basic dan paham dengan hanya melihat penyusunan pembuatan pembangunan, bila ditambah dengan pelatihan ini, mereka juga bisa dilatih untuk lebih memahami secara rinci setiap penyusunan RAB Desa. Makanya dianggarkan untuk dibuat pelatihan teknik itu," jelas Mokorimban lagi.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan agar setiap desa, jangan hanya mengandalkan PDTI saja, yang hanya ada 1 kader di setiap kecamatan, bahkan ada yang tidak ada, sehingga tidak saling menunggu hasil RAB Desa saat pembahasan perencanaan APBDes dan APBDes Perubahan.

Adapun untuk pelatihan nanti ditambahkannya, kader pilihan akan dilatih dengan cara turun lapangan memantau kelangsungan pengerjaan pembangunan desa.

"Misalnya ada pembuatan drainase, di situ mereka akan dilatih cara penyusunan seperti apa. Jadi teknisnya tidak hanya dalam bentuk pemaparan materi saja, juga ada praktik di dalamnya," jelas Mokorimban. (Ano)

Penyebab dan Tanda Keguguran Kandungan, Ini Cara Pengobatan dan Mencegah

Penulis: Giolano Setiay
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved