Berita Bitung
Tak Hadir Rapat di DPRD, Ini Penjelasan PT PP Jalan Tol
Mohon maaf sebelumnya, kami di sini kapasitasnya sebagai pekerja proyek. Jadi bukan kewengan saya jika harus mengambil suatu keputusan
Penulis: Christian_Wayongkere | Editor: David_Kusuma
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Pelaksanaan rapat dalam rangka menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat atas mengenai pemutusan jalan dua sudara dari kantor Polsek Matuari, ke arah Perum Meyta Dua dan Perum Panorama dan sekitarnya yang merupakan akibat dari pembangunan jalan tol, di mana masyarakat berkeinginan untuk di bangun jembatan penghubung.
Berlangsung di ruang rapat lantai 2 Gedung C DPRD Bitung, dengan pelaksana komisi III DPRD Bitung, dihadiri perwakilan warga, Dinas PUPR, Perkim, Kecamatan Matuari dan Kelurahan Manembo-Nembo Atas tanpa dihadiri pihak PT PP Persero Jalan Tol Manado-Bitung dan PT Jasa Marga.
"Mohon maaf sebelumnya, kami di sini kapasitasnya sebagai pekerja proyek. Jadi bukan kewengan saya jika harus mengambil suatu keputusan apalagi diperhadapkan sama masyarakat. Mungkin sebaiknya yang diundang dari pihak jasa marga," kata Malik Maulana dari Pihak PT PP Persero Jalan Tol Manado-Bitung saat dikonfirmasi Tribunmanado.co.id, Selasa (23/6/2020).
Terkait dengan penyampaian warga bahwa jalan utama sudah di putus, Malik menjelaskan di lokasi itu tidak ada pembongkaran jalan akses masyarakat sebelum ada pertemuan dari pihak terkait.
• Ada Penambahan Rp 13 Miliar untuk Lanjutkan Program BLT Dandes di Minsel
Rapat tersebut pun di skors karena pihak PT PP Persero Jalan Tol Manado Bitung dan PT Jasa Marga tidak hadir, dan akan dijadwalkan ulang pada hari Senin pekan depan dengan menghadirkan pihak terkait.
Menurut anggota Komisi III DPRD Bitung Ramlan Ifran, perdebatan dan argumentasi yang berlangsung dalam rapat dengar pendapat berjam-jam percuma saja karena pihak terkait tidak ada.
Dia sudah mencatat aspirasi yang disampaikan masyarakat dan mempertegas apakah pihak PT PP Persero Jalan Tol Manado Bitung dan PT Jasa Marga apakah diundang atau tidak.
"Rapat yang diskors, kami komisi III akan datang sendiri ke pihak Jasa Marga dan PT PP Persero untuk mempertanyakan kenapa tidak hadir dan meminta penjelasan, agar dapat jawab dari apirasi warga ada solusinya," kata Ramlan politisi Partai Nasdem.
Dia berjanji masalah ini tidak hanya sampai bertemu dengan pihak terkait, melainkan akan melakukan turun lapangan mengecek langsung apa yang disampaikan masyarakat.(crz)
• Dihadiri JGE dan MJLW, DPD Partai Golkar Tomohon Paparkan Hasil Survei
