News
Ketua Komisi III DPRD Minta Pemkot Kotamobagu Lebih Perhatikan Pembinaan Atlet
Beberapa hal yang menarik, di antaranya terkait persiapan Paskibraka dan pembinaan atlet Kotamobagu.
Penulis: Alpen_Martinus | Editor: Maickel Karundeng
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, KOTAMOBAGU - Komisi III DPRD Kotamobagu meminta pemerintah Kota Kotamobagu lebih memperhatikan pembinaan bibit atlet Kotamobagu.
Hal tersebut disampaikan Royke Kasenda Ketua Komisi III usai memimpin rapat pembahasan LPJ Pemkot Kota Kotamobagu tahun 2019, bersama Dispora Kotamobagu, Selasa (16/6/2020) kemarin.
"Kami bahas program Dispora tahun 2019," katanya.
Beberapa hal yang menarik, di antaranya terkait persiapan Paskibraka dan pembinaan atlet Kotamobagu.
Selama ini kan Pemkot anggarkan alokasi dana hanya untuk instif pelatih saja, tapi dukungan lainnya tidak ada.
"Sehingga terkesan atlet, kalau kita evaluasi hasil Porprov di Bitung, saat ada hasil, baru seakan-akan kita mengklaim bahwa ini adalah atlet binaan kita, tapi dari awal tidak ada perhatian pemerintah terhadap pembinaan atlet," katanya.
Intinya pada proses pembinaan atlet sampai berprestasi.
"Sehingga kami minta, jangan sampai atlet berpretasi karena upaya pribadi masing-masing atlet, tapi paling tidak harus ada intervensi dari pemerintah, mulai dari bibit sampai berprestasi," katanya.
Disentil juga, persiapan tahun depan ada Porprov tahun depan di Bolmong, paling tidak ada persiapan matang.
"Sebab melihat pengalaman lalu, beberapa atlet berprestasi Kotamobagu malah ikut Kabupaten atau Kota lain, karena mereka tahu berprestasi, jangan sampai terjadi seperti itu lagi," katanya.
Intinya juga pada proses penganggaran.
"Harus ada perhatian terhadap atlet dan organisasi olahraga yang berprestasi, ada 16 cabang olahraga yang katanya berprestasi, nah kita fokuskan di situ dulu, tanpa mengabaikan yang lain," jelasnya.
Tapi akan diupayakan penganggaran 2021, apa yang dibicarakan itu yang akan dikawal.
Menurutnya di DPRD Kotamobagu juga sudah banyak atlet yang datang mengeluh sepertinya tidak diperhatikan, akhirnya dana pribadi yang keluar.
"Ini pemerintah harus diperhatikan, sebab sebenarnya sudah sejak lama pemerintah tidak memperhatikan," jelas dia.
