Inga, Inga Sejarah Kopra dan Cingke.

J.Osdar - Wartawan Senior

Senin, tanggal 1 Juni 2020, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey membawa angan saya ke sejarah masa lalu Sulut. Olly menggemakan suara masa lalu dan “mendatang” di salah satu bumi PDI Perjuangan dan Trisakti. Hari itu tepat hari lahir Pancasila dan di awal bulan Bung Karno. Di tanggal itu juga , 1 Juni 1956, pemerintah pusat di Jakarta menutup Bitung sebagai pelabuhan samudera. Ini menyangkut soal kopra. Peristiwa itu menandai sejarah krisis daerah tahun 1950-an.

Cingke (cengkeh), pala dan kopra sangat dipuja di Sulawesi Utara. Devosi pada ketiga hasil pertanian itu sangat merasuk di jiwa dan raga masyarakat. Kebahagiaan, kegembiraan, dan kemarahan yang semarah-marahnya batasnya hanya serambut dibelah seratus bila masalah ketiga komoditi pertanian itu diusik. Perlu pendekatan yang super bijaksana, termasuk soal perpajakan.

Devosi Sulut kepada ketiga hasil pertanian ini bisa didengarkan dalam lirik lagu rakyat Minahasa. (Oh Minahasa tempat lahirku, sungguh bangga rasa hatiku, memandang keindahanmu. Namamu masyur di Nusantara, karena pala, cingke dan kopra, kagumkan pasaran dunia - Oh Minahasa kina toanku, selari mae un ateku, meilek ung kewangunanu, ngaranu kendis wia Nusantara, nuun cingke pala wo kopra, sematels malolowa).

Dengan intonasi suara dan bahasa penuh kesopanan, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyampaikan permohonan penghapusan pajak hasil pertanian kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Hari itu diselenggarakan rapat video conference (vicon) “program prioritas pemerintah super hubungan kawasan timur”.

Vicon ini dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Tohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Para menteri ada di Jakarta dan Olly di Manado, Sulut.

Sebelum menyampaikan permintaannya, Olly menyampaikan terimakasih dan penghargaannya kepada pemerintah pusat yang “telah mempercayakan Sulut dalam Program prioritas Pemerintah Super Hubungan Kawasan Timur”.

“Pak Menko, kita bulan depan ada panen raya cengkeh, sehingga ini menjadi dilema. Dulu saya masih pimpinan Komisi XI DPR tidak ada PPN (Pajak Pertambahan Nilai) bagi hasil pertanian Pak Menko. Tapi, sekarang hasil pertanian dikenai PPN 10 persen,” kata Bendahara Umum PDI Perjuangan itu.

Hampir 80 persen petani Sulut hidup dari pertanian kopra dan cengkeh. Ini, terutama kopra, merupakan ihwal yang menyejarah sejak tahun 1940-an. Akibat dari PPN itu, menurut Olly, harga cengkeh jadi turun.

“Jadi, kami mohon dalam situasi ini, regulasi kalau bisa dicabut kembali, karena produk kelapa dan produk cengkeh ini masih raw material (bahan baku) , belum barang jadi. Sehingga terjadi double PPN. Semoga harapan kami bisa menjadi kenyataan untuk saya sampaikan kepada masyarakat petani,” tutur Olly.

Selain itu, Olly dalam rapat dengan Menko Airlangga itu juga mengemukakan bulan April 2017 telah dibuka lalulintas perdagangan dengan Kapal Ro-Ro antara Filipina Selatan dengan Bitung, Sulut. Upacara pembukaan ini disaksikan Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duarte di Kudos Port, Davao Filipina, Minggu 30 April 2017. Tapi, menurut Olly, layanan kapal itu kini terhenti, karena regulasi yang ada di Indonesia.

Megawati : Trisakti Pro-Rakyat

Mari kita lihat permintaan Olly dalam konteks sejarah. Tapi, sebelum menelusuri sejarah masa lalu kita lihat posisi Gubernur Sulut Olly setelah menang pemilihan gubernur 9 Desember 2015 lalu. Ia menang di atas 50 persen. Ia membuat Sulut menjadi salah satu basis kuat PDI Perjuangan di Indonesia. Ia menegakkan ajaran Bung Karno, terutama Tri Sakti, di bumi nyiur melambai.