Update Virus Corona Indonesia

Pemerintah Potong Gaji PNS dan Pekerja Swasta untuk Tapera, Dinilai Cari Duit dari Masyarakat

Nantinya, gaji pekerja dipotong 2,5 persen dan sisanya 0,5 persen ditanggung pemberi kerja

(Bangkapos.com)
Ilustrasi gaji PNS atau ASN. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah kini memangkas gaji PNS dan pekerja swasta dalam bentuk Tabungan perumahan rakyat (Tapera).

Anggota Komisi V DPR Fraksi Demokrat Irwan menyebut pemerintah sedang mencari uang dari masyarakat melalui keputusan ini.

Menurut Irwan, pemotongan gaji di tengah pandemi Covid-19 sangat tidak tepat, apalagi Kementerian PUPR sudah memiliki program membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan dijamin oleh negara pendanaannya.

"Jadi buat apa? Ini kenapa pemerintah tiba-tiba mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk pemotongan iuran 3 persen terhadap PNS, TNI/Polri, termasuk pekerja swasta. Ini kan pemerintah nyari duit, enggak ada uangnya," papar Irwan kepada wartawan, Jakarta, Kamis (4/6/2020).

Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat itu melihat pemerintah sedang kehilangan arah dalam menangani persoalan ekonomi, hingga akhirnya mengorbankan masyarakat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan.

"Kewajiban menghadirkan rumah layak huni sudah ada dalam UUD 1945 Pasal 28A ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir, dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat," ujar Irwan.

"Jadi program untuk kepentingan rakyat itu jangan mengambil uang rakyat, apapun itu namanya, tabungan, janganlah. Pemerintah jangan tambah beban dan mengambil hasil keringat rakyat untuk selamatkan ekonomi," sambungnya.

Legislator asal Kalimantan Timur itu pun menyebut kebijakan pemerintah saat ini lebih condong membela dunia usaha dan menekan rakyat, dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan, listrik, dan sekarang potong gaji untuk Tapera.

"Mungkin pemerintah lagi linglung dengan situasi ekonomi begini, tapi jangan di tengah kelinglungannya masyarakat justru dibebankan, tetapi para pengusaha dimudahkan, dilonggarkan," papar Irwan.

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

PP ini mengatur pemotongan gaji 3 persen bagi PNS, pegawai BUMN, BUMD, TNI/Polri dan pekerja swasta untuk Tapera.

Nantinya, gaji pekerja dipotong 2,5 persen dan sisanya 0,5 persen ditanggung pemberi kerja.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pangkas Gaji, Politisi Demokrat Bilang Pemerintah Nyari Duit.

Editor: Isvara Savitri
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved