Berita Nasional

Jokowi Diputuskan Bersalah oleh PTUN, Pigai: Penutupan Akses Internet Bentuk Kepanikan Pemerintah

Penutupuan akses internet itu, dikatakan Pigai, adalah bentuk kepanikan pemerintah menghadapi gelombang demontrasi anti rasisme di Papua.

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Presiden Jokowi dinyatakan bersalah. 

TRIBUNMANADO.CO.ID -  Menurut informasi yang ada, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan Presiden Joko Widodo dan Menkominfo Johnny Plate bersalah.

Diketahui Presiden Joko Widodo dan Menkominfo Johnny Platekarena diputuskan bersalah karena telah memblokir internet di Papua.

Karena hal itu, dikabarkan Aktivis Papua sekaligus eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menanggapi soal putusan PTUN tersebut.

"Maka memaknai putusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Jokowi sadar dan sengaja menutupi kejahatan genocida, kejahatan kemanusiaan dan rasialisme di Papua yang berlangung secara masif dan terstruktur," ujar Natalius  dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Kamis (4/6/2020).

Penutupuan akses internet itu, dikatakan Pigai, adalah bentuk kepanikan pemerintah menghadapi gelombang demontrasi anti rasisme di Papua.

"Yang mana aktor-aktor rasialis adalah rata-rata buzzer yang disiapkan dan dikendalikan oleh pemerintah," kata Pigai.

Mantan Komisioner Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai
Mantan Komisioner Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di sekretariat nasional (Seknas), Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2019).

TERKINI PSBB DKI Jakarta Resmi Diperpanjang, Anies Baswedan: Bulan Juni Sebagai Masa Transisi

Kisah Wartawan Kulit Putih, Ditindih Polisi & Dipenjarakan dengan 15 Orang saat Demo Bela Floyd

30 Daftar Nama Dokter yang Meninggal Terpapar Virus Corona di Indonesia

Pigai mengatakan pemerintah jokowi takut jika informasi tentang berbegai kejahatan negara (state terorisme) di Papua terbongkar luar melalui media elektronik di diketahui publik internasional. 

"Jakarta lebih menyukai Papua jadi daerah tragedi terlupa dengan mengontrol Papua sebagai daerah tertutup (blank spot)," pungkasnya.

Seperti diketahui, PTUN menyatakan Presiden Jokowi dan Menkominfo melakukan perbuatan melawan hukum terkait pemblokiran atau pelambatan koneksi internet di Papua pada 2019.

Halaman
123
Editor: Bravi Pangajouw
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved