News

Presiden Jokowi Divonis Bersalah Terkait Pemblokiran Internet di Papua, Berikut Ini Kata Istana

Pihaknya menghormati langkah Pengadilan Tata Usaha Negara yang memvonis Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika bersalah.

SHUTTERSTOCK
Ilustrasi internet. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Terkait masalah pemblokiran internet yang dilakukan pemerintah.

Sebelumnya sudah disampaikan bahwa Presiden Joko Widodo dan Menkominfo bersalah atas pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat.

Dari keputusan PTUN memutuskan Jokowi Bersalah.

Hukum China, Donald Trump Berencana Akan Melarang Maskapai Tiongkok Terbang ke AS

JAWABAN SOAL LENGKAP Materi SD Kelas 1-3, Hari Kamis 4 Juni 2020, Program Belajar dari Rumah TVRI

Pria Ini Mengaku Seorang Polisi, Sudah Kencani Puluhan Wanita untuk Mengambil Barang Berharganya

Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono menyatakan, pihaknya menghormati langkah Pengadilan Tata Usaha Negara yang memvonis Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

"Pemerintah menghormati putusan PTUN," kata Dini saat dihubungi, Rabu (3/6/2020).

Dini menyebut, belum diputuskan apa langkah hukum selanjutnya dari pihak Pemerintah. Hal itu akan dibahas lebih lanjut dengan jaksa pengacara negara.

"Yang jelas masih ada waktu 14 hari sejak putusan PTUN untuk putusan tersebut berkekuatan hukum tetap," kata dia.

Diberitakan, Majelis hakim PTUN Jakarta memutuskan Presiden Jokowi dan Menkominfo bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

Pemblokiran internet ini dilakukan pada Agustus 2019 lalu menyusul kerusuhan yang terjadi karena aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

"Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat 1 dan 2 adalah perbuatan melanggar hukum,” kata Hakim Ketua Nelvy Christin dalam sidang pembacaan putusan, Rabu(3/6/2020).

Pihak tergugat 1 adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, sedangkan tergugat 2 adalah Presiden Jokowi. Majelis hakim menghukum tergugat 1 dan 2 membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000.

Menurut majelis hakim, Internet adalah netral, bisa digunakan untuk hal yang positif atau pun negatif. Namun, jika ada konten yang melanggar hukum, maka yang harusnya dibatasi adalah konten tersebut.

Adapun penggugat dalam perkara ini adalah gabungan organisasi yakni AJI, YLBHI, LBH Pers, ICJR, Elsam dll.

Hukum China, Donald Trump Berencana Akan Melarang Maskapai Tiongkok Terbang ke AS

JAWABAN SOAL LENGKAP Materi SD Kelas 1-3, Hari Kamis 4 Juni 2020, Program Belajar dari Rumah TVRI

Rahayu Saraswati Ponakan Dari Prabowo Subianto Siap Bertarung di Pilkada Tangsel

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana"

Editor: Glendi Manengal
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved