Kabar Hong Kong
Dulu Pemilik Hong Kong, Inggris Ingatkan China Agar Tidak Melewati Garis Batas
Inggris mendesak Tiongkok harus mundur dan mematuhi kewajiban internasionalnya di wilayah bekas jajahan Inggris tersebut.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Persoalan Hong Kong telah menambah perseteruan antara Amerika dan China.
Inggris pun memperingatkan China untuk tidak melewati garis batas di Hong Kong, bekas wilayah Jajahannya itu.
Inggris mendesak Tiongkok harus mundur dan mematuhi kewajiban internasionalnya di wilayah bekas jajahan Inggris tersebut.
"Bola itu berada di pengadilan pemerintah di China, ia punya pilihan untuk dibuat di sini," ujar Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab kepada parlemen seperti dilansir Reuters.
Raab mengatakan, China bisa saja melintasi batas dan melanggar otonomi dan hak-hak rakyat Hong Kong atau Tiongkok memilih untuk mundur dan memahami keprihatinan luas dari komunitas internasional dan memenuhi tanggungjwabnya sebagai anggota terkemuka komunitas internasional.
Ia melanjutkan, Inggris tidak berusaha untuk mencegah kebangkitan China.
Sebaliknya, Inggris menyambut China sebagai anggota terkemuka komunitas internasional dan Inggris ingin berkerjasama dengan China dalam segala hal mulai dari perdagangan hingga perubahan iklim.
Chris Patten, Mantan Gubernur Hong Kong Sebut Presiden Xi Jinping Diktator yang Gugup
Mantan Gubernur Hong Kong, Chris Patten memberikan tanggapan terkait kisruh Hong Kong
Chris Patten menganggap Presiden China Xi Jinping sangat gugup dengan posisi Partai Komunis China
Xi Jinping dianggap mempertaruhkan perang dingin baru dan membuat posisi Hong Kong sebagai pusat keuangan di ujung tanduk.
Chris Patten adalah Gubernur terakhir yang ditempatkan Inggris di Hong Kong.
Patten mengatakan, tindakan keras Xi di Hong Kong berisiko memicu arus keluar modal dan orang-orang dari Hong Kong yang menyalurkan sebagian besar investasi asing ke daratan China.
"Kami telah lama melewati tahap di mana tanpa menginginkan perang dingin lainnya, kami harus bereaksi terhadap fakta bahwa Xi Jinping sepertinya menginginkannya sendiri," kata Patten seperti dikutip Reuters.
Patten menyebut Xi Jinping sebagai seorang diktator yang "gugup" tentang posisi Partai Komunis di Tiongkok setelah mengkritik penanganan awal wabah virus corona dan dampak ekonomi dari ketidaksetujuan perdagangannya dengan Amerika Serikat (AS).
"Salah satu alasan Xi Jinping memunculkan semua perasaan nasionalis tentang Hong Kong ini, tentang Taiwan dan tentang masalah-masalah lain, adalah bahwa ia lebih gugup daripada pejabat mana pun yang mengizinkan posisi Partai Komunis di China," katanya.
Kedutaan China di London tidak segera menanggapi permintaan komentar soal pernyataan Patten ini.
Patten, yang kini berusia 76 tahun, menyaksikan bendera Inggris diturunkan di atas Hong Kong ketika koloni itu dikembalikan ke China pada tahun 1997 setelah lebih dari 150 tahun di bawah kekuasaan Inggris.
Otonomi Hong Kong dijamin berdasarkan perjanjian "satu negara, dua sistem" yang diabadikan dalam Deklarasi Bersama China-Inggris tahun 1984.
Belakangan ribuan pengunjuk rasa Hong Kong turun ke jalan menentang undang undang keamanan nasional.
Parlemen China pada minggu ini telah menyetujui keputusan untuk membuat undang-undang bagi Hong Kong yang bisa mengekang hasutan, pemisahan diri, terorisme, dan campur tangan asing.
"Xi Jinping membenci hal-hal yang dijanjikan Hong Kong di bawah 'satu negara, perjanjian dua sistem' yang diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dengan sengaja dia langgar," kata Patten.
"Apa yang dia harap bisa dia lakukan adalah untuk menghancurkan Hong Kong."
Patten mengatakan, tindakan Xi Jinping telah menempatkan posisi Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional utama Asia kini dipertanyakan.
"Apa artinya? Ini berarti tanda tanya yang serius bukan hanya tentang masa depan Hong Kong sebagai masyarakat bebas,
tetapi juga tentang kemampuan Hong Kong untuk terus berlanjut sebagai pusat keuangan internasional utama di Asia,” kata Patten.
Ia menambahkan, banyak orang akan mencoba meninggalkan Hong Kong dan arus modal juga akan mengalir keluar.
Otonomi Hong Kong, sampai sekarang, telah memberikan kepercayaan kepada investor terhadap sistem hukum dan tata kelola wilayah tersebut.
Sementara sistem hukum Tiongkok bertanggung jawab kepada Partai Komunis.
"Apa yang Anda hadapi dalam konflik adalah gagasan diktator tentang apa hukum itu dengan common law yang tidak diragukan lagi akan menyebabkan pertikaian konstitusional," imbuh Patten.
