KPU Boltim Matangkan Lanjutan Persiapan Pemilihan Serentak

TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN - Di tengah menghadapi pandemi Covid-19 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar rapat online, dalam membiacarakan persiapan pelaksanan tahapan lanjutan pemilihan serentak 2020.

Dikatakan Ketua KPU Jamal Rahman Iroth, bahwa KPU Boltim masih menunggu arahan resmi dari KPU RI terkait lanjutan tahapan.

"Saat ini KPU RI sementara menyusun Peraturan KPU penyelenggaraan pemilihan dalam kondisi pandemi Covid-19, dan sedang dilakukan uji publik," ucapnya.

Ia menambahkan, untuk itu, sambil menunggu PKPU, pihaknya secara internal terus melakukan konsolidasi.

• Mei 2020 Catat Deflasi 0,01 Persen, Manado Cetak Rekor Deflasi 5 Bulan Berturut-turut

"Termasuk mengecek keberadaan PPK yang dinonaktifkan, serta keberadaan PPS yang akan dilantik bila tahapan dilanjutkan," ucapnya.

Lanjutnya, pihaknya juga mengecek keberadaan dan kondisi kesehatan mereka, dan apakah masih bersedia untuk melanjutkan tugas penyelenggara Adhoc.

Ia menambahkan, selain itu pada rapat juga dibicarakan terkait persiapan revisi anggaran untuk mengcover item-item anggaran terkait protokol kesehatan dalam menjalankan tahapan di tengah pandemi covid-19.

"Selain itu, rapat kemarin merekomendasikan untuk kami berkoordinasi secara resmi dengan pemarintah kabupaten, terkait ketersediaan Anggaran. Sebab dana hibah Pilkada untuk KPU sebesar Rp 16,6 miliar untuk tahun 2020 ini, dan masih ada Rp 10 miliar yang belum dicairkan," ungkapnya.

• 17 Warga Yang Kena Musibah Puting Beliung Terima Bantuan dari Pemkab Bolsel

Sementara itu Ketua Divisi Perencanaan KPU Boltim Adchilni Abu Kasim mengatakan, pada rapat tersbut membahas untuk pengaktifkan tahapan pada pemilu 2020.

Sebab, tahapan akan dilanjutkan namun sebulum ada PKPU resmi dari pusat, termasuk KPU Boltim harus menyiapkan apa yang sudah disiapkan.

"Salah satu pengaktifkan kembali PPK dan pelantikan PPS, serta yang paling penting itu dengan devisi anggaran, selain itu anggaran yang sudah ada, itu di revisi kembali, kerena terkait dengan adanya pendemi Covid-19. Sehingga, ada beberapa item-item yang tertata di RKA digeser," pungkasnya (ana)

• Pembatalan Haji Bukan yang Pertama Dalam Sejarah: Ada Agresi Militer Belanda hingga Wabah 1837