Istana Beri Tanggapan soal Teror Diskusi Pemecatan Presiden: Segera Diusut Siapa Yang Melakukan Itu

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kabarnya berawal dari menggelar diskusi bertema pemecatan presiden, narasumber dan beberapa anggota diskusi tersebut mengaku diteror oleh orang tidak dikenal.

Diketahui diskusi yang digelar oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada itu mengusung judul "Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan".

Terkait hal itu, untuk menanggapi teror tersebut, Tenaga Ahli Kepala Staf Kepresidenan Donny Gahral menegaskan bahwa pemerintah tidak mendukung aksi intimidasi tersebut.

• Sandra Dewi Sebut Suami Bikin Kesengsem Karena Sudah Jarang Foto Berdua Semenjak Memiliki Anak

• Helmy Yahya Cerita Setelah Dicopot Jadi Dirut TVRI Malah Ketiban Rezeki, Jadi Pengalaman Hidup

• Ungkap Kecurigaan Seminar Pemecatan Presiden, Zainal Arifin: Ada Pihak yang Sengaja Buat Isu Teror

Dikutip dari YouTube Kompastv, Sabtu (30/5/2020), Mewakili Istana, Donny mengatakan pemerintah mendukung segala bentuk penyampaian ekspresi.

Termasuk penggelaran diskusi bertema pemecatan presiden.

"Kebebasan berkespresi dalam demokrasi itu mutlak dan dilindungi oleh konstitusi," kata Donny.

Donny menginginkan pihak yang berwenang segera mencari tahu siapa dalang di balik pelaku intimdasi terhadap narasumber diskusi tersebut yakni Guru Besar Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof. Dr. Ni'matul Huda.

"Pemerintah menghargai sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia dan apabila terjadi intimidasi maka harus segera diusut siapa yang melakukan itu, apa motivasinya," ujar dia.

Ia mengatakan acara diskusi yang diselenggarakan oleh Universitas papan atas di Yogyakarta itu bukanlah aksi makar.

"Kegiatan akademik bukan kegiatan politik dan makar, karena itu semua dilakukan dalam koridor akademik, koridor ilmu pengetahuan," terang Donny.

Terkait judul pemecatan presiden, Donny mengatakan hal tersebut harus dilihat sebagai bahan diskusi, bukan niat untuk makar.

"Sehingga apabila ada judul yang disinyalir itu tendensius terhadap pemerintah, maka itu harus dilihat sebagai diskusi tentang pemakzulan, bukan pemakzulan itu sendiri," kata Donny.