Populer Nasional
Hasil Survei Kepuasan Publik Kepada Jokowi Tangani Wabah Covid-19, M Qodari: Kebijakan Tak Konsisten
Dari survei yang diselenggarakan Indo Barometer, lebih banyak orang tidak puas dengan kebijakan Jokowi dalam menangani Covid-19.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengungkap hasil survei mengenai tingkat kepuasan publik soal kebijakan yang dibuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah masalah pandemi Covid-19.
Berdasarkan hasil survei yang diselenggarakan Indo Barometer, lebih banyak orang tidak puas dengan kebijakan Jokowi dalam menangani Covid-19.
Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV pada Kamis (28/5/2020), M Qodari menyebut tingkat tidak kepuasan pada kebijakan Jokowi mencapai 53,8 persen.
"Kalau soal tidak puas bukan hanya masalah komunikasi dan memang itu terlihat jawaban dari responden."
"Jadi yang (tidak) puas 53,8 persen, yang puas 44 persen," ujar Qodari.
Qodari melanjutkan, pihaknya juga sudah mengklasifikasikan alasan-alasan yang membuat masyarakat tidak puas pada kebijakan Jokowi.
"Nah yang tidak puas itu menjawab karena ini pernyataan terbuka ya ini jawaban dari masyarakat lalu kita kompilasi, kategorisasi," lanjutnya.
Kebanyakan masyarakat tidak puas soal kebijakan yang dianggap tidak konsisten.
"Yang pertama kebijakan tidak konsisten 17 persen, lambat mendistiribusikan bantuan sosial 10 persen, lalu data penerima bantuan tidak akurat 10 persen juga."
"Penanganan secara umum lambat 10 persen dan juga lalu kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda," jelas Qodari.
Selain itu, masalah bantuan sosial juga menjadi hal yang banyak membuat masyarakat tidak puas.
"Jadi kalau dari jawaban tersebut, ini lima besar jawaban maka yang paling banyak disebut adalah soal bansos."
"Bansos dari lima itu dua, lalu penanganan secara umum satu, lalu mungkin yang bisa dianggap sebagai bagian dari komunikasi adalah kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda," jelas dia.
Selain itu cara penanganan Covid-19 juga menjadi sorotan.
"Walaupun begini menurut saya masalah komunikasi itu tidak berdiri sendiri, kebijakan itu adalah satu sisi dari bagaimana sebetulnya kebijakan penanganannya, kemudian cara penanganannya," ungkap dia.
