Pilkada 2020

Taufik Tumbelaka: Dapat Dikatakan Jika Pilkada Dilaksanakan Desember 2020 Terkesan Dipaksakan

Pengamat politik Sulawesi Utara (Sulut), Taufik Tumbelaka memberikan tanggapan terkait penetapan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 atau virus corona

Istimewa
Taufik Tumbelaka 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pengamat politik Sulawesi Utara (Sulut), Taufik Tumbelaka memberikan tanggapan terkait penetapan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 atau virus corona.

"Penetapan tanggal 9 Desember 2020 adalah satu dari pilihan yang mengemukan lainnya, Maret 2021 dan September 2021," kata pengamat tersebut kepada Tribun Manado, Kamis (28/5/2020).
Nampaknya, jelas Taufik, pilihan 9 Desember 2020 ini lebih dari bentuk kompromi politik antara beberapa kekuatan politik yang ada, daripada pilihan ideal terlaksana suatu hajatan demokrasi yang menyedot uang rakyat sangat besar melalui APBN dan APBD provinsi dan kabupaten/kota.

"Pilihan di awal Desember 2020 akan berdampak luas setidaknya di 9 provinsi dan 261 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak dalam hal ketenangan pemerintah daerah dan juga masyarakat menghadapi covid-19 serta dampak sosial ekonominya," tambah dia.

Ia mengatakan, dana APBD tidak akan bisa fokus menghadapi penanggulangan covid-19 dan dampaknya, serta dana APBD yang sebelumnya terpaksa diefisienkan guna digeser kepada penanggulangan covid-19 berpotensi besar mengganggu proses pembangunan.

Anggaran Pilwako Tomohon Dipastikan Tak Digeser, Usulan Penambahan Harus Ada Surat Mendagri

Taufik menyebut pilihan waktu Pilkada di akhir tahun ini dinilainya spekulatif.

"Pemilihan waktu Pilkada di awal Desember 2020 juga terasa spekulatif dikarenakan pada saat ini masalah covid-19 masih merajalela dengan jumlah pasien positif yang terus meningkat, bahkan khusus untuk Sulut diprediksi masih terus naik "dilereng" kurva terjal sampai awal Juli 2020," tegasnya.

Lebih lanjut dia, pilihan Pilkada serentak pada Desember 2020 adalah sah-sah saja.

Namun, diharapkan jika nantinya situasi dan kondisi tidak memungkinkan maka diharapkan negara berani mengambil sikap sesuai yang tertuang di Peppu pergeseran waktu Pilkada pada Pasal 201 A Ayat 3 di mana jika pandemi masih berlangsung maka jadwal Pilkada akan kembali dicarikan waktu lain di tahun 2021.

"Keberanian negara dalam memutuskan menjadi sangat penting dikarenakan jika dipaksakan maka akan menurunkan kualitas Pilkada sedangkan di sisi lain 'harga yang dibayar' sudah sangat mahal dengan dana APBD tersedot," beber Taufik Tumbelaka.

Rincian ODP, PDP yang Dirawat dan yang Sudah Dinyatakan Sembuh di Sulut

Selain itu, ia menuturkan, suasana 'kebatinan' masyarakat terganggu karena masyarakat menghadapi 4 gangguan yaitu pertama masalah keresahan terhadap covid-19.

Kedua, tuturnya, masalah ekonomi sebagai dampak covid-19. Ketiga, keselamatan petugas dan masyarakat terhadap covid-19 dan keempat  situasi persaingan politik Pilkada yang kerap membuat tidak nyaman.

"Dapat dikatakan jika Pilkada pada Desember 2020 nantinya ada kesan dipaksakan padahal masalah pandemi covid-19 masih mengganggu, maka mungkin Pilkada Serentak ini akan menjadi Pilkada sangat kompleks dan termahal karena begitu banyak pengorbanan yang harus diberikan oleh masyarakat," ujarnya.

Ia mengingatkan, jangan lupa dengan kejadian Pemilu 2019 lalu, ada masalah dengan keselamatan penyelenggara pemiliu ratusan yang meninggal dunia dan ribuan yang sakit. (Ang)

Tidak Matang, The New Normal Bisa Fatal

Penulis: Dewangga Ardhiananta
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved