Pilkada 2020

Pilkada di Tengah Covid-19, Pengamat Bilang Itu Keputusan Spekulatif dan Perlu Ditinjau Lagi

Pengamat politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Ferry Daud Liando menyebut Pilkada di tengah Covid-19 merupakan keputusan yang spekulatif

dewangga ardiananta/tribun manado
Ferry Daud Liando 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pengamat politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Ferry Daud Liando menyebut Pilkada di tengah Covid-19 merupakan keputusan yang spekulatif dan perlu ditinjau kembali.

"Pilkada di tengah covid-19, saya kurang akan berjalan bagus. Jika proses Pilkada buruk, maka hasilnya sudah pasti akan buruk. Kemarin DPR dan Pemerintah sudah menetapkan tahapan Pilkada mulai 15 Juni 2020," kata pengamat  kepada Tribun Manado, Kamis (28/5/2020).

Menurutnya, ini keputusan spekulatif dan jika tidak dipertimbangkan maka akan beresiko pada aspek keselamatan masyarakat.

"Hingga kini belum ada pengumuman resmi dari WHO, Pemerintah maupun dari gugus tugas covid-19 kapan covid akan berakhir," jelasnya.

Ia bilang, saat ini kurva statistik pasien covid belum melandai, pergerakan kurva masih tetap naik. "Tidak mungkin Pilkada dilaksanakan dalam kondisi mencekam seperti ini," kata dia.

Golkar Bangun Kekuatan, Nasdem Belum Tentukan Calon, PDIP Paling Pasti

Ia menyampaikan, jika dilaksanakan maka akan berkonsekuensi pada beberapa hal, pertama ialah  berpotensi makin banyaknya penularan baik dari masyarakat maupun dari petugas penyelenggara Pemilu.

"Di awal tahapan akan ada interaksi antara masyarakat dan petugas dalam hal penyusunan daftar pemilih, verifikasi dukungan calon perseorangan, sosialisasi. Kemudian di pertengahan ada tahapan kampanye dan berakhir dengan pemungutan suara," bebernya.

Kedua, lanjut dia, kualitas proses bisa tidak berjalan dengan baik karena tidak mungkin petugas akan bekerja profesional karena berhadapan dengan ancaman virus.

Sementara, ucapnya lagi, pengawas tidak mungkin akan selalu berada di lapangan setiap saat. Jika demikan akan banyak pelanggaran berpotensi terjadi karena ketiadaan pengawas.

Tak Pakai Masker, Tak Dapat Bantuan Sosial Tunai

"Ketiga money politik bisa dijadikan alasan pembenaran karena tekanan ekonomi masyarakat yang sulit," tambah pengamat politik itu.

Keempat, Ferry menjelaskan, tidak semua pemerintah daerah siap dengan anggaran tambahan yang terulang dalam NPHD Pilkada.

"Sebab anggaran Pilkada perlu disesuaikan dengan pengadaan alat pelindung diri baik untuk petugas maupun masyarakat. Tidak semua daerah sanggup menambahkan anggaran, sebab banyak membiayai covid-19," sebutnya.

Kelima, kata pengamat dari Unsrat tersebut, jika kualitas proses buruk, maka akan berdampak pada kualitas hasil. "Bisa jadi yang terpilih itu bukan pemimpin yang diharapkan. Karena prosedur tidak dilakukan secara ketat dan terbuka," lanjutnya.

"Saya berharap keputusan ini dapat ditinjau lagi. Demokrasi penting untuk diselamatkan, namun konstitusi kita menyebut bahwa hukum tertinggi itu adalah keselamatan masyarakat," tandas dia. (Ang)

BREAKING NEWS Kota Manado 178 Positif, Meninggal 25, Sembuh 18 Orang, Satu Kecamatan 0 Kasus

Penulis: Dewangga Ardhiananta
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved