News

Amerika Serikat Menjatuhkan Sanksi Bagi Pejabat China Terkait Penindasan Muslim Uighur

AS Setujui undang-undang yang menjatuhkan sanksi bagi pejabat China yang bertanggungjawab atas penindasan Muslim Uighur.

Istimewa
ILUSTRASI. Umat muslim saat menggelar aksi damai 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kabarnya dari  DPR Amerika Serikat (AS), Rabu (27/5), menyetujui undang-undang yang menjatuhkan sanksi bagi pejabat China yang bertanggungjawab atas penindasan Muslim Uighur. 

Terkait hal tersebut, Kini  keputusan ada di tangan Presiden Donald Trump, apakah akan memveto atau menandatangani undang-undang tersebut.

Dilaporkan dari Reuters, sebanyak 413 anggota setuju dan 1 menolak.

Umat Islam yang tergabung dari berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas) di Banda Aceh berdoa bersama dalam aksi solidaritas kepada umat Muslim Uighur Cina di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (21/12/2018). Krisis Hak Asasi manusia terhadap umat Muslim di Cina semakin memuncak setelah adanya pelarangan untuk beribadah.
Umat Islam yang tergabung dari berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas) di Banda Aceh berdoa bersama dalam aksi solidaritas kepada umat Muslim Uighur Cina di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (21/12/2018). Krisis Hak Asasi manusia terhadap umat Muslim di Cina semakin memuncak setelah adanya pelarangan untuk beribadah. (SERAMBI INDONESIA/M ANSHAR)


Dukungan yang hampir bulat di Kongres, tapi bulat di Senat, memberi tekanan pada Trump untuk menjatuhkan sanksi hak asasi manusia terhadap China.

Meskipun anggota Republik, partai pendukung Trump, di Kongres berharap Presiden menandatangani beleid tersebut, Gedung Putih belum mengindikasikan, apakah dia akan melakukannya.

Undang-undang itu menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang bertanggungjawab atas penindasan warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya di Provinsi Xinjiang, China.

PBB memperkirakan, lebih dari satu juta Muslim di daerah itu ditahan di kamp-kamp.

Beleid tersebut menargetkan Sekretaris Partai Komunis Xinjiang Chen Quanguo, anggota Politbiro, yang bertanggungjawab atas "pelanggaran berat hak asasi manusia" terhadap Muslim di wilayah itu.

"Kongres mengirim pesan yang jelas, bahwa Pemerintah China tidak bisa bertindak dengan impunitas," kata Senator Republik Marco Rubio yang memimpin desakan untuk undang-undang tersebut seperti dikutip Reuters.

Hubungan antara Trump dan Pemerintah China menjadi semakin tegang dalam beberapa pekan terakhir.

Fakta polemik muslim Uighur di China, tuai tanggapan sejumlah pihak hingga kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dan MUI soal pelanggaran HAM tersebut.
Fakta polemik muslim Uighur di China, tuai tanggapan sejumlah pihak hingga kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dan MUI soal pelanggaran HAM tersebut. (Foreign Policy)

Sebab, Trump menyalahkan Beijing karena memperburuk pandemi virus corona baru.

Undang-undang itu juga menyerukan kepada perusahaan-perusahaan atau perorangan AS yang beroperasi di Xinjiang untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan produk mereka termasuk suku cadang tidak menerapkan kerja paksa.

"Hari ini, dengan undang-undang yang sangat bipartisan ini, Kongres Amerika Serikat mengambil langkah tegas untuk melawan pelanggaran hak asasi manusia Beijing yang mengerikan terhadap kaum Uighur," kata Ketua DPR Nancy Pelosi seperti dilansir Reuters.

China menyangkal perlakuan buruk terhadap Muslim di Xinjiang dan mengatakan, kamp tersebut menyediakan pelatihan kejuruan.

Selain Memberikan Sanksi, Pemerintah AS juga Menyatakan Hong Kong Bukan Lagi Bagian Dari China

Trump Beri Pilihan ke Iran, Negosiasi dengan AS atau Keruntuhan Ekonomi Akibat Sanksi!

Tingkatkan Jumlah Militer, AS kembali Mengirimkan Pesawat Pembomnya ke Laut China Selatan

Artike ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul " China bakal murka, DPR AS ketok palu UU HAM Muslim Uighur "

Editor: Glendi Manengal
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved