Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Pengerahan TNI-Polri Agar Warga Disiplin, Doni Monardo: Bukan untuk Menakuti Warga

Kehadiran TNI dan Polri di tempat-tempat publik bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, bukan untuk menimbulkan ketakutan

Editor: Charles Komaling
(Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB)
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA -  Pengerahan personel TNI- Polri di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota bukan untuk membuat masyarakat takut dan khawatir. Hal ini ditegaskan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Menurutnya, pengerahan pasukan itu hanya untuk mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona (Covid-19).

"Kehadiran TNI dan Polri di tempat-tempat publik bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, bukan untuk menimbulkan ketakutan," kata Doni usai rapat kabinet terbatas lewat konferensi video, Rabu (27/5/2020).

"Semata-mata membantu masyarakat satu sama lainnya mengingatkan satu sama lainnya agar masyarakat betul-betul taat dan patuh kepada protokol kesehatan," sambung dia.

Menurut Doni, pasukan TNI-Polri dikerahkan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka memasuki fase new normal atau tatanan kehidupan baru. Dalam fase tersebut, masyarakat bisa beraktivitas dan bekerja.

Namun masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan, misalnya menjaga jarak aman satu dengan yang lain, mengenakan masker, sering mencuci tangan dan menghindari kerumunan.

"Bapak Presiden mengatakan tidak boleh kendor. Oleh karenanya, kita harus bisa adaptif dengan Covid-19. Kita tetap harus menjaga tidak terpapar tetapi kita juga tetap harus mampu beraktivitas," kata Doni.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut, setidaknya ada 340.000 personel TNI-Polri yang diturunkan untuk mendisiplinkan masyarakat. Mereka akan mengawasi 1.800 titik keramaian mulai dari pasar, mal, hingga tempat pariwisata. Untuk saat ini, diketahui ada empat provinsi dan 25 kabupaten/kota yang dilakukan pendisilinan untuk memasuki fase new normal.

Namun jumlahnya masih bisa bertambah tergantung hasil evaluasi di lapangan. (*)

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved