NEWS

Polda Sulut Berikan Tanggapan Terkait Pengetatan Warga yang Masuk Ke Kota Manado

Polda Sulut memberikan tanggapan terkait dengan pengetatan akses masyarakat yang keluar masuk di Kota Manado

dewangga ardhiananta/tribun manado
Kombes Pol Jules Abraham Abast SIK, Kabid Humas Polda Sulut 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Kepolisian Daerah ( Polda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memberikan tanggapan terkait dengan pengetatan akses masyarakat yang keluar masuk di Kota Manado.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulut, Kombes Pol Jules Abraham Abast SIK kepada Tribun Manado saat diwawancarai, Selasa (26/5/2020).

"Bahwa akan dilakukan pemeriksaan bagi masyarakat yang masuk maupun keluar Kota Manado dalam hal ini akan dilakukan pemeriksaan dan disiapkan pos jaga di perbatasan-perbatasan," kata dia.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang berkembang terkait dengan pos-pos atau pintu masuk tersebut akan diberlakukan pada 27 Mei 2020 yakni yang mengikutsertakan dari unsur Polri serta TNI.

"Dalam hal ini perlu dapat saya sampaikan bahwa untuk pemeriksaan yang akan dilakukan, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Polresta Manado sampai saat ini belum dilakukan koordinasi antara pihak Polri maupun TNI dengan Pemerintah Kota Manado terkait pelibatan dari unsur Polri maupun TNI," ungkap Kabid Humas.

Sehingga, lanjut dia, tentunya perlu dilakukan evaluasi kembali, perlu dari pihak pemerintah Kota Manado berkoordinasi melakukan rapat secara bersama sehingga untuk menentukan mengambil langkah terkait dengan akan diberlakukannya pembatasan.

"Entah itu pembatasan yang mengacu kepada Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, di mana tentunya pembatasan sosial berskala besar ini dapat diterapkan bilamana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan," sebutnya.

Ia menjelaskan, persetujuan pembelakuan PSBB tentu harus seizin dari pemerintah pusat tidak dapat dilaksanakan langsung oleh pemerintah kabupaten atau kota tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Nah ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam penerapan PSBB yang ada entah itu pembatasan keluar masuk maupun pembatasan kegiatan-kegiatan masyarakat masuk maupun keluar dari Kota Manado," tuturnya.

Sehingga, tambah Kabid Humas, pelibatan unsur TNI ataupun Polri harus dibicarakan dengan baik, dari pemerintah Kota Manado bersama dengan unsur kepolisian maupun TNI.

Halaman
12
Penulis: Dewangga Ardhiananta
Editor: Rhendi Umar
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved