Amerika Serikat dan China

Amerika Serikat Tegas Beri Sanksi kepada China karena Anggota Muslim Minoritas Jadi Korban, Ada Apa?

Sementara Departemen Perdagangan menghukum tujuh perusahaan lain karena melakukan pengawasan di Xinjiang.

foto: express.co.uk
Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Amerika Serikat dikabarkan akan memberikan sebuah sanksi kepada China karena disebut telah melanggar HAM.

Departemen Perdagangan AS pada Jumat (22/5/2020) mengatakan bahwa mereka akan memberi sanksi pada lembaga pemerintah China dan 8 perusahaan atas pelanggaran HAM terhadap Uighur dan minoritas lainnya di wilayah Xinjiang Barat, China.

"Sembilan entitas ini terlibat dalam pelanggaran HAM dan kekerasan dalam kampanye kekerasan yang dilakukan China, penahanan massal yang sewenang-wenang, kerja paksa dan pengawasan teknologi tinggi terhadap Uighur,

sebuah etnis Kazakhs dan anggota Muslim minoritas lainnya di daerah otonomi Uighur Xinjiang," ungkap Departemen Perdagangan AS dalam sebuah pernyataan.    

Sanksi-sanksi tersebut juga diberikan pada langkah China yang memberlakukan Undang Undang keamanan nasional untuk membatalkan gerakan pro-demokrasi di Hong Kong, yang oleh Sekretaris Negara AS Mike Pompeo disebut sebagai "proposal yang tak berhasil."

Dilansir media Perancis AFP, Lembaga Ilmu Forensik Kementerian Keamanan Publik China dan Aksu Huafu Textiles Co. akan dikenai sanksi "karena terlibat dalam pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia."   

Sementara Departemen Perdagangan menghukum tujuh perusahaan lain karena melakukan pengawasan di Xinjiang.

Kesembilan entitas itu sekarang tunduk pada pembatasan ekspor dari AS, kata Departemen Perdagangan AS.   

Sejauh ini Washington telah aktif meningkatkan kritiknya terhadap perlakuan China kepada etnis minoritas di Xinjiang dan pada Oktober memasukkan 28 entitas China ke dalam daftar hitam pelanggaran HAM di wilayah itu.

Ilustrasi China dan Amerika
Ilustrasi China dan Amerika (Matamatapolitik)

Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat perlu merekonsiliasi tindakan serupa yang disetujui tahun lalu dan akan memberikan sanksi pada pejabat atas pelanggaran.

Halaman
123
Editor: Frandi Piring
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved