Nasional

KPK Pantau Ketat Aliran Dana Rp 25 Triliun, Pemerintah dan Perusahaan Alkes Indonesia Jadi Target

“Kami yakin hubungan Gakeslab dengan pemda se-Indonesia sangat baik. Kami berharap hal-hal seperti memberikan gratifikasi dapat dihindari.

Capture YouTube Para Syndicate
Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan saat diskusi daring bertajuk 'Kawal Dana Covid-19: Sengkarut Bansos, Tata Kelola Anggaran dan Kerawanan Korupsi' yang digelar oleh Para Syndicate Forum Online, Jumat (15/5/2020) malam. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada anggota Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab Indonesia) tentang pentingnya memahami bahaya gratifikasi.

KPK juga meminta Gakeslab tidak memberikan gratifikasi dalam hubungannya dengan mitra bisnis termasuk kepada pejabat pemerintah.

“Kami yakin hubungan Gakeslab dengan pemda se-Indonesia sangat baik. Kami berharap hal-hal seperti memberikan gratifikasi dapat dihindari.

"Kami juga ingin sekali mendengar Gakeslab mengeluarkan edaran yang melarang pemberian terkait momen hari raya ini,” kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam keterangannya, Kamis (21/5/2020).

Imbauan tersebut disampaikan Pahala merujuk kepada Surat Edaran KPK No. 14 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya.

SE tersebut diterbitkan sebagai imbauan dalam rangka mengendalikan gratifikasi pada saat momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya tahun 2020.

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan saat diskusi daring bertajuk 'Kawal Dana Covid-19: Sengkarut Bansos, Tata Kelola Anggaran dan Kerawanan Korupsi' yang digelar oleh Para Syndicate Forum Online, Jumat (15/5/2020) malam.
Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan saat diskusi daring bertajuk 'Kawal Dana Covid-19: Sengkarut Bansos, Tata Kelola Anggaran dan Kerawanan Korupsi' yang digelar oleh Para Syndicate Forum Online, Jumat (15/5/2020) malam. (Capture YouTube Para Syndicate)

KPK mengimbau seluruh pemda, kementerian, lembaga, pegawai negeri dan penyelenggara negara serta pimpinan asosiasi/perusahaan untuk tidak menerima dan memberi gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas seorang pegawai negeri dan penyelenggara negara.

“Sepanjang pemberian diberikan kepada lembaga, bukan kepada individu, tidak termasuk gratifikasi. Karenanya tidak perlu dilaporkan ke KPK,” jelas Pahala.

KPK, tambah Pahala, menaruh perhatian besar kepada Gakeslab. Menurutnya, Gakeslab termasuk salah satu mitra penting pemerintah dan dipantau ketat oleh KPK.

“Salah satu alasannya karena pemerintah baru saja mengadakan realokasi anggaran kesehatan untuk seluruh daerah sekitar Rp 25 triliun tanpa diikuti petunjuk teknis yang cukup detil, sehingga berpotensi risiko,” katanya. 

Halaman
12
Editor: Frandi Piring
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved