ICW Kritik Firli Bahuri, 7 Orang Buron: KPK Di Era Kepemimpinannya Jadi 'Komisi Pembebasan Koruptor'

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kritik pedas pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Firli Bahuri.

ICW menyatakan Firli Bahuri pelan-pelan lebih terlihat sebagai politikus ketimbang ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

ICW berkesimpulan demikian, karena lembaga tersebut melihat Firli Bahuri terlalu sering mengikuti atau mengadakan acara-acara yang bersifat seremonial belaka.

"Perlahan-lahan Firli Bahuri jauh lebih terlihat sebagai politisi dibandingkan sebagai Ketua KPK," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana lewat keterangan tertulis, Kamis (21/5/2020).

Firli Bahuri baru-baru ini mendampingi Menteri Sosial Juliari P Batubara membagikan bantuan sosial penanganan Covid-19 di wilayah Jakarta, di tengah situasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Menurut Kurnia, Pasal 6 UU KPK memang menyebutkan salah satu tugas KPK adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Namun, implementasi dari aturan tersebut bukan berarti dimaknai seorang pimpinan KPK harus turut hadir dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara.

"Menurut hemat saya, tugas KPK sebatas mengkaji kebijakan pemerintah sebagai upaya pencegahan, sembari menindak tatkala ada oknum-oknum yang melakukan perbuatan koruptif," kata Kurnia.

Kurnia pun mempertanyakan maksud di balik aksi yang ditempuh Firli Bahuri.

Apakah sekadar untuk melakukan pengawasan, atau hanya gimik belaka?

"Pertanyaan penting lainnya, apakah Firli Bahuri Bahuri juga turut hadir untuk meninjau terselenggaranya bantuan sosial kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke?"

"Atau hanya sekadar gimik semata?" Tanya Kurnia.

Sebelumnya, ICW menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Firli Bahuri minim penindakan namun surplus buronan.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, perlahan tapi pasti masyarakat semakin diperlihatkan KPK benar-benar menjadi lembaga yang tidak lagi disegani di bawah kepemimpinan Firli Bahuri.

"Bahkan tak salah jika publik banyak menilai KPK di era Firli Bahuri tidak lagi menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi."

"Akan tetapi berubah menjadi Komisi Pembebasan Koruptor," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2020).

Kata Kurnia, hal ini terbukti dari maraknya tersangka yang melarikan diri dari jerat hukum.

Sejak Firli Bahuri dilantik sebagai ketua KPK, setidaknya ada 5 tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Yakni, Harun Masiku, Nurhadi, Rezky Herbiyono, Hiendra Saputra, dan Samin Tan.

Kurnia menegaskan, ICW meragukan lima orang buronan tersebut akan dapat ditemukan oleh KPK.

Sebab, menurutnya, selama ini memang tidak terlihat adanya komitmen serius dari pimpinan KPK terhadap sektor penindakan.

"Buktinya Harun Masiku yang sudah jelas-jelas berada di Indonesia saja tidak mampu diringkus oleh KPK," kata dia.

"Akhirnya model penindakan senyap yang selama digaungkan oleh Ketua KPK terbukti."

"KPK benar-benar senyap, minim penindakan, surplus buronan," tutur Kurnia.

Akan tetapi, ICW tidak lagi kaget melihat kondisi KPK saat ini.

Sebab, sejak Firli Bahuri beserta empat pimpinan KPK lainnya dilantik, ICW sudah menurunkan ekspektasi kepada lembaga anti-rasuah itu.

"Kami yakin mereka tidak akan berbuat banyak untuk menguatkan kelembagaan KPK."

"Hasilnya, sesuai dengan prediksi, KPK saat ini hanya dijadikan bulan-bulanan oleh para pelaku korupsi," ucap Kurnia.

Sementara, KPK menyatakan bakal serius memburu para buronan.

KPK baru-baru ini menambah daftar tersangka yang dijadikan sebagai daftar pencarian orang (DPO).

Dia adalah Samin Tan, bos PT Borneo Lumbung Energy and Metal Tbk.

Samin Tan merupakan tersangka kasus dugaan suap terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kementerian ESDM.

"Kalau soal keseriusan menangkap para buron, kami sangat-sangat serius," ujar Nawawi dalam keterangannya, Kamis (7/5/2020).

Saat ini, ujar Nawawi, KPK tengah mengevaluasi praktik bidang penindakan agar tak ada lagi tersangka yang melarikan diri.

Salah satu yang sedang dipertimbangkan, yakni dengan menangkap tersangka sebelum statusnya diumumkan ke publik.

"Ini yang coba kami evaluasi dan benahi, dengan memulai model, saat pengumuman tersangka, tersangka sudah ditangkap terlebih dahulu."

"Saat diumumkan statusnya, langsung dimulai dengan tindakan penahanan."

"Ini model yang mulai coba dilakukan untuk meminimalisir banyaknya tersangka yang melarikan diri dan ujungnya di DPO," jelasnya.

Nawawi menjelaskan, dari delapan orang yang menyandang status buronan, hanya eks calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang melarikan diri saat proses operasi tangkap tangan (OTT).

Sementara, tujuh orang lainnya melarikan diri setelah status tersangkanya diumumkan kepada publik.

Menurut dia, jeda waktu antara pengumuman status tersangka hingga pemanggilan menjadi celah para tersangka untuk melarikan diri.

"Itu yang menjadi 'ruang' bagi tersangka 'untuk melarikan diri.'"

"Jadi praktik seperti itu yang potensi memberi ruang para tersangka melarikan diri," ucap Nawawi.

Diberitakan sebelumnya, KPK mengumumkan Samin Tan sebagai DPO pada 5 Mei 2020.

Samin menambah daftar tersangka KPK yang menyandang status DPO.

Berikut ini nama tujuh tersangka KPK yang berstatus DPO:

1. Nurhadi dkk

KPK menjadikan tiga tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) tahun 2011-2016 sebagai DPO per 13 Februari 2020.

Tiga tersangka itu antara lain mantan Sekretaris MA Nurhadi, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto, serta menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono.

2. Harun Masiku

Bekas calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai DPO pada 27 Januari 2020.

Tersangka kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR terpilih 2019-2024 itu hilang saat KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020.

3. Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim

KPK mengumumkan pasangan suami-istri Nursalim masuk sebagai DPO pada 30 September 2019.

Sjamsul dan Itjih ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

BDNI dalam hal ini sebagai obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

4. Izil Azhar

Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Izil Azhar jadi DPO per 26 Desember 2018.

Izil merupakan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya bersama-sama Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh periode 2007-2012. (Ilham Rian Pratama)

• Harun Masiku Disebut Telah Meninggal, Buron Tertangkap Karena Covid-19, MAKI: Bisa Ketularan Corona

 
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul ICW Bilang Firli Bahuri Pelan-pelan Lebih Terlihat Sebagai Politikus Ketimbang Ketua KPK, https://wartakota.tribunnews.com/2020/05/21/icw-bilang-firli-bahuri-pelan-pelan-lebih-terlihat-sebagai-politikus-ketimbang-ketua-kpk?page=all