Perbedaan Antara 'New Normal' dengan 'Herd Immunity' Menurut Para Ahli

TRIBUNMANADO.CO.ID - Herd immunity merupakan keadaan saat sebagian besar kelompok atau populasi manusia kebal pada suatu penyakit sebab sudah pernah terpapar dan sembuh dari penyakit itu.

Istilah Herd Immunity mulai tidak asing di telinga publik sesudah adanya pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh Sars coV-2 yang melanda Indonesia dan sebagian besar negara di dunia.

Walau dinilai mampu menghambat tersebarnya virus, akan tetapi strategi ini bisa mengorbankan banyak orang dalam jumlah yang besar.

Jika penduduk Indonesia dianggap sebanyak 270 juta, maka paling sedikit 189 juta harus terinfeksi untuk mendapatkan herd immunity.

Selanjutnya, dari angka itu kemungkinan orang meninggal bisa mencapai angka satu juta orang.

Timbul spekulasi di masyarakat

Meski risiko penerapan herd immunity sangat tinggi, tapi sebagian masyarakat yakin jika strategi ini akan dipakai oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Permasalahan ini bisa dilihat di sosial media, satu di antaranya postingan warganet Twitter dengan akun @ekoce yang menuliskan:

"Dear pak @jokowi. Hampir 2 bulan pak saya terpaksa tutup warung ga ada penghasilan, kalo memang ujung2 e herd immunity, kampus2 cepet disuruh masuk aja pak. Mall2 buka lagi. Biar ekonomi muter lagi. Toh kebanyakan orang indonesia kan percaya hidup mati ditangan Tuhan."

Unggahan tersebut kemudian ditanggapi oleh akun @rizkyfirli_97 di kolom balasan:

"Ujungnya pasti herd immunity sih yakin gw. Namanya juga third world country"

Pemerintah sendiri juga sudah menyatakan jika mereka tidak memakai strategi herd immunity dalam penanganan Covid-19.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto.

"Pertanyaannya apakah kita pakai itu? Jawabannya tidak," ujar Yuri.

Kebijakan Pemerintah mengundang spekulasi

Banyak spekulasi muncul mengenai herd immunity tentunya tidak muncul begitu saja.

Pemerintah justru mewacanakan pelonggaran PSBB saat kasus angka kasus positif Covid-19 di Indonesia kian bertambah setiap harinya.

Pengurangan level PSBB dimulai dari sektor transportasi karena pemerintah menilai perkembangan kasus terinfeksi virus corona di Indonesia menurutnya mulai melandai.

"Pengurangan pembatasan di bidang perjalanan, salah satu aspek yang diujicobakan. Ini jadi taruhan apakah nanti kita akan lakukan untuk di sektor-sektor yang lain," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

"Tidak diimplementasi dengan baik, tidak ada indikator monitoring dan evaluasinya," kata Pandu Riono, epidemiolog FKM UI mengomentari kebijakan PSBB dari pemerintah .

Wacana pelonggaran tersebut tak luput dari komentar warganet.

Wacana pelonggaran PSBB bukanlah pemicu awal dari munculnya spekulasi mengenai penerapan strategi herd immunity.

Pandu Riono pun menuturkan, herd immunity dan istilah new normal yang digulirkan oleh pemerintah merupakan dua hal yang berbeda.

"Kalau new normal kan kalau nanti sudah dikurangi pembatasannya, maka kita akan mengadopsi perilaku hidup yang berbeda agar menekan risiko penularan virus, seperti selalu pakai masker, dan lain-lain. Itu pun akan dilakukan bertahap setelah persyaratan pelonggaran terpenuhi," kata Pandu.

Pandu Riono mengklaim sangsi jika pemerintah akan menempuh jalur herd immunity.

"Kalau memang ada pembiaran secara sistematik agar banyak masyarakat terinfeksi, ya bisa dianggap seperti itu. Tetapi, itu tidak mungkin karena herd immunity hanya terjadi bila lebih dari 70-80 persen penduduk indonesia terinfeksi dan punya imunitas yang berhasil hidup," ujar Pandu Riono.

Pandu juga menambahkan, spekulasi mengenai herd immunity muncul sebab tidak ada edukasi pada masyarakat, jadi masyarakat lebih mudah dihasut dengan isu yang masih simpang siur.

Spekulasi yang beredar pun hanya menambah ketakutan di masyarakat.

Pernyataan Presiden Jokowi mengenai berdamai dengan Covid-19 adalah awal dari munculnya spekulasi itu.

Selama pandemi Covid-19 ini masih eksis, Jokowi mengimbau seluruh rakyat agar tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan.

"Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan," ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, dalam video yang diunggah Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Kamis (7/5/2020)..

Walaupun, pernyataan tersebut "dikoreksi" oleh istana pada esok harinya, berdamai dengan Covid-19 berarti kita berada dalam keadaan “ new normal”.

Berdasarkan penuturan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmita, new normal merupakan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal tapi ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.