Nasional

KABAR BURUK Presiden Jokowi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Diduga Langgar Undang-undang

Jika benar merangkap jabatan menteri dan komisaris, Wishnutama berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Editor: Indry Panigoro
Seno Tri Sulistiyono/Tribunnews.com
Wishnutama 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Presiden Joko Widodo, Wishnutama diduga melanggar undang-undang.

Pasalnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut masih memiliki rangkap jabatan di sektor lain.

Nama mantan bos NET TV itu tercatat sebagai komisaris di perusahaan Tokopedia.

Melansir Kontan.co.id, berdasarkan data perubahan terakhir Anggaran Dasar PT Tokopedia yang dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM pada 26 Desember 2019, total ada delapan komisaris di perusahaan digital penyedia layanan jual beli secara daring (e-commerce). Salah satunya adalah Wishnutama.

Adapun daftar lengkap komisaris Tokopedia sesuai dengan akta Nomor 271 tanggal 28 November 2019 adalah sebagai berikut:

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Benarkan Menhub Budi Karya Sumadi 2 Kali Positif Corona

Agus DW Martowardoyo sebagai Komisaris Utama Tokopedia

Adapun posisi Komisaris Tokopedia masing-masing dijabat oleh Shailendra JIT Singh, Kabir Misra, Taruhide Sato, Dong Seok Kang, Li Tzar Kai Richard, Ting Hong Kenny Ho, Wishnutama Kusubandio.

Masih merujuk data yang sama, posisi Direktur Utama Tokopedia adalah William Tanuwijaya.

Adapun jabatan Direktur Tokopedia ditempati oleh Leontinus Alpha Edison, Wun Woo Lee, Lydia Bly Jett, Wong Ka Kit, dan Michael Yuen.

Untuk memastikan data tersebut, Kontan.co.id sudah mengecek dua kali data terakhir Tokopedia di Kementerian Hukum dan HAM.

Hasilnya, data terakhir Tokopedia yang tercatat di Kemkumham masih mencantumkan nama Wishnutama sebagai Komisaris Tokopedia.

Jika benar merangkap jabatan menteri dan komisaris, Wishnutama berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Pasal 23 UU No 39/2008 menyatakan, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved