Update Virus Corona Indonesia

Surat Keterangan Sehat Bebas Covid-19 Dipalsukan, Pelaku Diancam Hukuman 6 Tahun Penjara

"Pelaku dipersangkakan pasal 263 atau pasal 268 KUHP. Diancam pidana enam tahun penjara," kata Ahmad, saat dihubungi, Sabtu (16/5/2020).

Tribunnews.com
Sat Reskrim Polres Jembrana berhasil membekuk para pelaku pemalsuan surat keterangan sehat yang beredar di kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, Kamis (14/5/2020). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Kini aparat polri masih memproses hukum tujuh tersangka dari dua kelompok yang diduga sebagai pelaku jual-beli surat keterangan sehat palsu terkait bebas coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Proses tersebut dilakukan berdasarkan pengungkapan Polres Jembrana, Polda Bali.

Dua kelompok tersebut membuat dan menjual surat keterangan palsu secara manual dan secara online atau melalui e-commerce.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Ahmad Ramadhan, mengatakan para pelaku dijerat Pasal 263 dan atau Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat.

"Pelaku dipersangkakan pasal 263 atau pasal 268 KUHP. Diancam pidana enam tahun penjara," kata Ahmad, saat dihubungi, Sabtu (16/5/2020).

Pasal 263 ayat 1 KUHP menyebutkan; Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Sedangkan, di Pasal 263 ayat 2 KUHP, disebutkan; Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang di palsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Artinya, melihat aturan Pasal 263 ayat 2 KUHP tidak hanya pemalsu surat saja yang dapat diproses, tetapi seseorang yang menggunakan surat palsu itu secara sengaja dapat diproses hukum.

Adapun, untuk Pasal 268 KUHP menyebutkan aturan hukum apabila seseorang memalsukan surat keterangan dokter.

Pasal 268 ayat 1 KUHP; Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Halaman
12
Editor: Isvara Savitri
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved