News

Presiden Joko Widodo Teken Perpres Hak Keuangan dan Fasilitas Anggota Komisi Kejaksaan RI

Sebelumnya dari Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 tahun 2020 tentang hak keuangan

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/aww
Presiden Joko Widodo 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sebelumnya dari Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 tahun 2020 tentang hak keuangan dan fasilitas lain bagi ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota Komisi Kejaksaan RI.

Mengenai hal itu dalam Perpres itu, disebutkan bahwa Ketua Komisi Kejaksaan mendapatkan gaji sebesar Rp 18 juta.

Dari Perpres itu juga mengatur hak keuangan anggota yang berstatus pegawai negeri sipil.

Soal Bandara Soetta Dipadati Warga di Tengah Pandemi, Hotman: Aturan Mana Yang Benar? Jelasin Donk

Erick Thohir Rombak Direksi Perusahaan Gas Negara, Suko Hartono Dijadikan Sebagai Direktur Utama

4 Pengakuan Siswi SMP Pembunuh Bocah 5 Tahun, Ternyata Punya Pacar 25 Tahun dan Dicabuli Bekali-kali

"Berdasarkan hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu, Ketua, sebesar Rp18.000.000," demikian bunyi Pasal 2 dalam Perpres tersebut.

Sementara itu, wakil ketua mendapat gaji sebesar Rp 16.000.000, sekretaris Rp 15.000.000 dan anggota Rp 14.000.000.

Perpres itu juga mengatur hak keuangan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota komisi kejaksaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibayarkan sebesar selisih antara hak keuangan dengan gaji sebagai PNS.

Hal ini tertuang dalam Pasal 4 Perpres itu.

Dalam Pasal 5 juga dijelaskan bahwa ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota komisi kejaksaan diberikan fasilitas berupa, biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Presiden Jokowi melantik sembilan anggota Komisi Kejaksaan periode 2019-2023, pada 1 November 2019.

Barita LH Simanjuntak menjabat Ketua Komisi Kejaksaan, sedangkan Wakil Ketua dijabat oleh Babul Khoir.

Adapun anggota Komisi Kejaksaan lainnya yakni, Witono, Sri Harijati, Apong Herlina, Resi Anna Napitupulu, Muhammad Ibnu Mazjah, dan Bambang Widarto.

Soal Bandara Soetta Dipadati Warga di Tengah Pandemi, Hotman: Aturan Mana Yang Benar? Jelasin Donk

Erick Thohir Rombak Direksi Perusahaan Gas Negara, Suko Hartono Dijadikan Sebagai Direktur Utama

Erick Thohir Rombak Direksi Perusahaan Gas Negara, Suko Hartono Dijadikan Sebagai Direktur Utama

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Teken Perpres soal Hak Keuangan dan Fasilitas Komisi Kejaksaan"

Editor: Glendi Manengal
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved