NEWS

Pengamat Kebijakan Publik Sebut Penyesuaian Kenaikan Iuran BPJS Harus Tepat Sasaran

Pemerintah pusat merencanakan akan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) per 1 Juli 2020.

Pengamat Kebijakan Sulut Stefanus Sampe, Ph.D 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah pusat merencanakan akan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) per 1 Juli 2020.

Dari mekanisme tersebut, untuk peserta mandiri kelas III, iuran ditetapkan sebesar Rp 42.000. Sementara iuran peserta Kelas 1 dan Kelas 2 naik menjadi Rp150.000 dan Rp100.000.

Terkait hal ini Pengamat Kebijakan Publik Stefanus Sampe Ph.D mengatakan Kebijakan Pemerintah menaikan Iuran BPJS harus benar-benar mempertimbangkan alasan yang tepat agar tepat sasaran.

Dirinya menilai kebijakan pemerintah untuk menaikan Iuran BPJS ini terkesan plin plan. Hal ini karena sebelumnya pemerintah sempat akan menaikan iuran BPJS ini, tapi kemudian dibatalkan lagi, sekarang akan di naikan lagi.

"Jika memang akan menaikan iuran BPJS ini harus didahului dengan sosialisasi menyeluruh kepada masyaralat, sehingga masyarakat dapat mengetahui maksud dari kebijakan tersebut," jelas Sampe kepada Tribun Manado.

Dirinya mengatakan langkah pemerintah untuk menaikan iuran ini berarti ada hal yang sangat urgen dan mendesak. Mungkin ini untuk mengatasi defisit anggaran BPJS yang sudah emergensi atas situasi pandemi covid-19 saat ini, dan salah satu cara adalah dengan menaikan iuran BPJS.

"Kebijakan ini tentu tidak akan memuaskan semua pihak, ada pihak juga yang setuju dan ada pihak yang merasa terselesaikan dengan kebijakan itu," ungkap Sampe.

Oleh karena itu, disatu sisi, pemerintah tampak dilema untuk menaikan BPJS ini, kalau tidak menaikan berarti akan ada defisit anggaran.

Selain itu, menurutnya, pemerintah juga perlu memperhatikan sasaran dari kebijakan ini. Kenaikan iuran BPJS ini akan berpengaruh pada mereka yang berpenghasilan tidak tetap apalagi ditengah kondisi covid-19 saat Ini walaupun sudah di pertimbangan oleh pemerintah, tetapi sangat sulit diterima oleh masyarakat.

"Karena penghasilan masyarakat juga sulit, sekarang, pendapatan masyarakat juga berkurang, ditengah situasi ini memang agak sulit," ungkap Sampe.

Disatu pihak, kebijakan ini juga menyangkut penghasilan masyarakat yang menurun akibat covid-19.

Menurutnya, kalaupun akan menaikan Iuran BPJS ini, pemerintah dalam situasi ini perlu mempertimbangkan untuk menaikan BPJS dengan waktu jangka pendek. Sambil untuk jangka panjang pemerintah perlu melakukan persiapan untuk memperbaiki sistem BPJS itu sendiri.

"Ini salah satu cara untuk memperkuat BPJS, kalau tidak akan lebih terpuruk asuransi kesehatan ini. Dan akibatnya bisa lebih besar.
Bayangkan jika BPJS bangkrut ditengah kondisi saat ini," papar Sampe.

Untuk itu, pemerintah perlu mempertimbangkan misalnya orang yang terdampak dengan penghasilan yang menurun. Apakah diberikan kemudahan atau seperti apa, atau diberikan subsidi oleh pemerintah.

"Misalnya bagi mereka yang terdampak Covid-19, seperti mereka yang kena PHK dan pelaku UMKM yang terdampak langsung covid-19," pungkas Sampe. (Tribunmanado/Mejer Lumatow)

Editor: Rhendi Umar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved