Breaking News:

Ketiadaan PKPU Pilkada Buka Celah Politisasi Bansos Covid-19, Bawaslu Sulit Beri Sanksi

Bawaslu mengingatkan kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan kewenangan dalam mengambil kebijakan yang menguntungkan dirinya dalam berkompetisi.

Penulis: | Editor: maximus conterius
Tribun manado / Andrew Pattymahu
Foto ilustrasi penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19 di Minahasa Selatan. 

"Untuk itulah, kita berharap supaya PKPU tahapan, program dan jadwal pilkada segera ditetapkan agar Bawaslu punya dasar hukum untuk menjerat para pelanggar aturan, termasuk kepala daerah petahana," katanya.

Tidak jelasnya pelaksanaan pilkada juga memberi keuntungan tersendiri bagi para calon petahana.

Pasalnya para petahana secara tidak langsung diberikan panggung besar untuk bersosialisasi dengan masyarakat.

Pengamat politik Sulut, Stefanus Sampe, mengatakan, setiap program dan bantuan sosial yang rutin dijalankan oleh para calon petahana akan sangat menaikkan elektabilitas mereka.

Petahana Terancam Dicoret: Jika Politisasi Bansos Corona

"Sebab secara tidak langsung, meski mereka tak bersosialisasi, stigma masyarakat akan terbangun dengan sendirinya, di mana petahana telah berbuat lebih untuk masyarakat. Tentu ini akan sangat merugikan calon yang bukan petahana," kata dia.

Selain itu, tak adanya kepastian penundaan pilkada juga membuat semangat para calon yang bukan petahana menurun, dan berdampak pada berkurangnya intensitas sosialisasi.

"Karena selain terkendala aturan pembatasan aktivitas, mereka juga harus menjaga 'amunisi' agar tetap stabil," jelas dia.

Sehingga, menurutnya, KPU harus mempercepat perubahan PKPU, terkait tahapan, program dan jadwal pilkada, karena kondis yang ada saat ini, lebih menguntungkan petahana.

Bawaslu Sebut Bansos Covid-19 yang Ditempeli Foto Petahana Ada Indikasi Politisasi

"Untuk itu penting melakukan percepatan perubahan PKPU, guna meminimalisasi ketidakadilan yang terjadi saat ini, sebab tidak adanya aturan yang jelas, juga membuat Bawaslu, sulit untuk mencegah maupun menindaki terjadinya kecurangan dalam pilkada," jelas dia.

Ia menambahkan pemerintah pusat, juga harus melakukan kajian lebih dalam mengenai tahapan, program dan jadwal pilkada.

Halaman
123
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved