Breaking News:

Ketiadaan PKPU Pilkada Buka Celah Politisasi Bansos Covid-19, Bawaslu Sulit Beri Sanksi

Bawaslu mengingatkan kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan kewenangan dalam mengambil kebijakan yang menguntungkan dirinya dalam berkompetisi.

Tribun manado / Andrew Pattymahu
Foto ilustrasi penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19 di Minahasa Selatan. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Bantuan sosial atau bansos bagi warga terdampak pandemi Covid-19 dapat menjadi ‘kendaraan’ para calon untuk mendekati warga calon pemilih.

Hal ini semakin menjadi persoalan bila sang calon adalah petahana (incumbent) atau kepala daerah yang akan kembali mencalonkan diri di pilkada.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turut melihat celah pemanfaatan bansos tersebut oleh para petahana.

Bawaslu Sulawesi Utara terus melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kompetisi yang tidak sehat dalam pelaksanaan pilkada.

Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda kepada Tribunmanado, Kamis (14/5/2029), mengatakan, dalam upaya mencegah politisasi bantuan sosial, seluruh Bawaslu kabupaten/kota, termasuk provinsi, telah menyurat kepada seluruh kepala daerah dan ketua partai, untuk tidak memanfaatkan situasi saat ini ke ranah politik, terutama dalam penyaluran bansos.

"Isi surat tersebut tidak hanya terkait bansos, namun kita juga mengingatkan kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan kewenangan dalam mengambil kebijakan yang menguntungkan dirinya dalam berkompetisi," kata dia.

Kagum Jokowi Salurkan Bansos, Sehan Landjar: Kami Lari-lari Presiden Pakai Mobil, Menteri Senang

Malonda mengakui, saat ini tahapan pilkada belum bergulir, namun pihaknya tetap menjalankan fungsi pengawasan.

Pasalnya, pemilihan kepala daerah ajang untuk melahirkan pemimpin yang dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih baik.

“Sehingga diharapkan setiap partai politik dapat mengedepankan etika dan moral dalam berkompetisi, serta mengedukasi masyarakat terkait pendidikan politik yang baik,'' jelasnya.

Ia pun berharap adanya percepatan pembahasan dan penerbitan PKPU agar aturan jelas terkait larangan dan sanksi bagi kepala daerah petahana yang menguntungkan dirinya pribadi atau merugikan pasangan calon kepala daerah lain dalam tahapan pilkada.

Sebut Bansos Covid-19 Salah Konsep, Haris Azhar: Itu Duit Rakyat untuk Rakyat Diberikan Penguasa

Halaman
123
Penulis: Don Ray Papuling
Editor: maximus conterius
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved