Berita Nasional

Presiden Jokowi Kirim Daftar Nama 31 Calon Duta Besar RI ke DPR, DPP PKS: 'Bagi-bagi Kue Kemenangan'

Anggota Komisi II DPR RI menegaskan posisi duta besar lebih berhak diisi oleh pejabat karir daripada diisi dengan niat balas jasa.

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Belum lama ini Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan daftar nama-nama 31 calon duta besar RI kepada DPR.

Diketahui dari daftar nama-nama tersebut, terdapat nama relawan dan politikus dari partai politik pendukung Jokowi dalam Pilpres pada tahun 2019 silam.

Untuk menanggapi hal tersebut, belum lama ini Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai 'bagi-bagi kue kemenangan' melalui pembagian pos di duta besar sangatlah tidak etis.

Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera (TRIBUNNEWS)

"Menjadikan pos duta besar sebagai pos 'bagi-bagi kue kemenangan' pada relawan dan partai pendukung adalah tindakan yang tidak etis," ujar Mardani, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (12/5/2020).

Anggota Komisi II DPR RI tersebut menegaskan posisi duta besar lebih berhak diisi oleh pejabat karir daripada diisi dengan niat balas jasa.

Alasannya, kata dia, jabatan tersebut merupakan ujung tombak diplomasi yang tak mementingkan politik semata, tapi juga ekonomi dan budaya.

"Sudah saatnya kita lebih mempercayakan pada tokoh berpengalaman dan memiliki rekam jejak diplomasi yang baik," katanya.

"Selain itu semua mesti ikut mengawasi saat fit and proper test, terkait kualitas dan kapasitas calon yang diajukan," tambah Mardani.

Sebelumnya diberitakan, Komisi I DPR telah menerima 31 nama calon duta besar untuk ditempatkan ke negara-negara sabahat.

Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengatakan, setelah menerima nama calon duta besar dari Presiden Joko Widodo, Komisi I akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada Juni 2020 atau setelah perayaan Idul Fitri.

"Rabu besok kan sudah mulai reses, kemungkinan habis lebaran dilaksanakan fit and proper test," ucap politikus PPP saat dihubungi Tribun, Jakarta, Senin (11/5/2020).

Syaifullah menyebut, uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi I terhadap calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat, sebagai bahan pertimbangan Presiden.

Halaman
1234
Editor: Bravi Pangajouw
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved