Pemerintah Didesak Evaluasi PSBB: MUI Ingatkan Banyak Rakyat Kelaparan
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta agar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan aturan operasional
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
Bukhori menjelaskan pernyataan pemerintah yang tak konsisten. Pertama, Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebutkan relaksasi dilakukan karena PSBB mem buat masyarakat stres dan ekonomi harus tetap berjalan.
Menurutnya, saat ini rakyat sudah tahu pemerintah hanya bisa menanggung bantuan sosial hingga Juni. Sehingga relaksasi diterapkan untuk membuka keran ekonomi seperti pabrik dan pertokoan akan kembali dibuka, dengan protokol kesehatan.
• Hujan Rintik Iringi Djoko Santoso ke Pemakaman
Kemudian, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan secara ketat dan efisien. Namun, kata Bukhori, di kesempatan lain disebutkan perlu ada relaksasi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Bukhori menilai Jokowi sebagai pemegang kebijakan publik seharusnya bisa mengukur pernyataan. Misalnya, apakah pernyataan tersebut mudah dipahami, dapat memicu salah paham, atau bermanfaat.
"Jadi saya melihat pertama kali ini kegaduhan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan relaksasi, apakah kemudian pelonggaran PSBB, ini persoalan komunikasi," ujarnya. (Tribun Network/mam/wly)
