Petahana Terancam Dicoret: Jika Politisasi Bansos Corona

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta para petahana atau kepala daerah yang maju kembali dalam Pilkada untuk tidak memanfaatkan bantuan sosial (bansos) corona untuk kepentingan politiknya.

• 7 Alasan Mengapa Kartu Prakerja Koruptif

Meski pelaksanaan Pilkada ditunda, namun tetap ada sanksi yang menanti untuk para petahana yang menyalahgunakan bansos untuk kepentingan politiknya. Sanksinya tidak main-main, para petahana bisa dicoret sebagai calon peserta Pilkada.

Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari, mengatakan, ketentuan untuk para pejabat yang menyalahgunakan jabatan itu tertuang dalam pasal 71 Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 tahun 2020 pasal 1 angka 20 tentang pencalonan.

”Karena kepala daerah aktif pada dasarnya dilarang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu,” ujar Hasyim kepada wartawan, Senin (4/5).

Pasal 71 Ayat 3 UU No 10 Tahun 2016 menyebut Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

• Ini Persyaratan PPDB dari 4 Jalur Penerimaan Siswa Tingkat SMA

Kemudian Ayat 5 Pasal 71 menyebut jika petahana melanggar ketentuan tersebut maka yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon kepala daerah. Sementara Ayat 6 Pasal 71 Sanksi berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai ayat 3 yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 20 PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pilkada menjelaskan petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota.

Hasyim mengatakan ketentuan itu juga berlaku bagi kepala daerah aktif yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memenangkan salah satu calon. Ketentuan tersebut berlaku setidaknya enam bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga penetapan pasangan calon terpilih. "Petahana yang melanggar ketentuan itu dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon, jika kepala daerah aktif tidak mencalonkan diri lagi maka dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Hasyim juga mengatakan, apabila terdapat kasus kepala daerah aktif ditemukan atau terindikasi melakukan penyalahgunaan bantuan sosial pada masa bencana nasional covid-19, harus dilihat apakah yang bersangkutan mencalonkan lagi dalam pilkada atau tidak. "Kedudukan sebagai petahana atau bukan menentukan sanksi kepada yang bersangkutan," kata Hasyim.

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo juga mengendus adanya dugaan para kepala daerah melakukan politisasi terhadap bansos yang diberikan kepada pemerintah pusat kepada masyarakat. Adapun politisasi bansos tersebut, para kepala daerah yang berpotensi yang maju kembali di Pilkada serentak Desember nanti, ýmelakukan pemasangan atau menempelkan poster dirinya di bansos yang akan diberikan ke masyarakat.

Ratna mengatakan dari informasi yang ia dapatkan ada beberapa daerah yang melakukan politisasi bansos. Seperti di Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, kemudian Kabupaten Klaten dan beberapa kabupaten di Sumatera Barat.

• Oknum Kadis di Sangihe Diduga Perintahkan Warga Tolak Bantuan Pemprov

Bawaslu juga telah melakukan imbauan dengan menyurati kepada para kepala daerah yang diduga melakukan politisasi bansos tersebut. Sehingga jangan sampai bansos yang diberikan pemerintah malah dimanfaatkan oleh para kepala daerah. “ýImbauan tidak melakukan pembagian bansos tidak mengikutsertakan pelaksanaan pilkada. Apalagi bansos ini program pemerintah,” ungkapnya.

Oleh sebab itu harusnya para kepala daerah tidak melakukan politisasi yang berbalut bansos pemerintah pusat tersebut. Jangan melakukan perbuatan hanya semata-mata demi keuntungan maju lagi di Pilkada serentak 9 Desember mendatang. “Kalau kita lihat etika ini sangat tidak beretika. Masa semangat program pemerintah dimanfaatkan untuk politisasi. Kalau itu program pemerintah harusnya menggunakan lambang Pemda,” katanya. (tribun network/gle/dod)