Anggota DPRD Bitung Ini Keluarkan Pernyataan Menyentuh Terkait Bantuan Pangan Dampak Covid-19

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Pernyataan yang menyentuh perasaan keluar dari sejumlah anggota DPRD Bitung saat pelaksanaan rapat kerja badan anggaran (banggar), bersama pimpinan dan anggota DPRD Bitung di ruang sidang Senin pekan lalu.

Dalam rapat yang dipimpin ketua DPRD Aldo N Ratungalo, mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kota Bitung, membahas paket bantuan pangan, data warga penerima hingga penjelasan tentang PDP dan ODP Covid-19.‎

Yondris Kansil, Ketua Komisi I DPRD Bitung dari Fraksi Partai Nasdem pada saat itu menanggapi apa yang diutarakan kompatriotnya dan pihak eksekutif terkait persoalan paket bantuan pangan.

"Wali kota tidak mengajak kita membeda-bedakan, kepala lingkungan (pala) dan RT yang melakukan itu saya proses pecat. Bukan saatnya berpolitik, ini persoalan kemanusiaan," tegas Kansil menyikapi persoalan adanya informasi dan penyampaian pala dan RT pilih kasih dalam membagikan paket bantuan pangan dari pemkot Bitung.‎

• UPDATE Data Terkini Virus Corona di Dunia 4 Mei 2020: Capai 3.567.561 Kasus & 1.157.275 Sembuh

Ketua komisi I DPRD Bitung ini juga menyentil, proses penyerahan bantuan paket pangan yang bersamaan dilakukan pemerintah Provinsi Sulut.

Menurut sistem tatanan pemerintahan di negara kita sudah rusak, kalau koordinasi bantuan seiring bisa jalan baik, tidak dobel dan tidak ada yang tidak dapat.

Mantan ketua DPRD Bitung meyakini pemerintah provinsi tidak koordinasi dengan Pemkot Bitung dalam hal pembagian bantuan.

Untuk itu perlu bicara dengan provinsi terkait ini. Tanggalkan perbedaan ini, koordinasi bagus disampaikan bersamaan, penyerahan bersama supaya dapat semua mereka yang terdampak.

• 250 Tenaga Medis di Bolmut Dilakukan Rapid Test, Ada yang Reaktif Covid-19

"Uang negara bukan uang Olly Dondokambey dan MJL ( bantuan) jangan saling menuduh dalam hal ini. Cuma karena politik beda pandangan saling tuduh ada yang jadi provokator. Dalam kasus ini hilangkan perbedaan politik, elite-elite politik di Bitung mari kita saling komunikasi, beri informasi dalam kasus covid-19," kata Ungke Yondris sapaannya ‎di hadapan rekan sejawatnya yang duduk di Banggar DPRD Bitung.‎
‎
‎Tak hanya itu pernyataan menyentuh perasaan yang diucapkan, dalam rapat tersebut Yondris kerap menilai saat ini di Kota Bitung sudah banyak orang sok pintar atau pandai, ahli hingga 'seperti' provokator padahal tidak sekolah.

Pernyataan ini dia utarakan ketika melihat dan mencermati postingan dan komentar netizen di media sosial (medsos) facebook.

Melihat keberadaan warga yang bak provokator dia berpesan untuk berhati-hati menghadapinya. ‎

• Pemkot Tomohon Segera Salurkan Bantuan APD ke Seluruh Puskesmas

Terkait dengan paket bantuan bangan yang sempat ribut, dia menilai kalau sabar 1 dan 2 hari melakukan pendatan lewat pala RT pasti tidak akan ribut.

"Kenapa butuh waktu 1 sampai 2 hari? Karena berkaca dari waktu penyemprotan yang saya lakukan dengan tim di 3 lingkungan 1 hari, kalau RT jelan detail tidak sampai satu hari, 3-4 jam bisa kumpul data. Kalau tercecer akan ada tahapan, yang belum dilaporkan," jelasnya.

Menurutnya warga yang terdampak perokonomiannya karena covid-19, layak dapat bantuan meski hingga 1.000 tahap harus diberikan.

Kalau belum ada lapor ke pala RT agar yang belum ada bisa masuk dalam data.
‎
Yondris juga menilai di tengah pemberian paket bantuan pangan oleh Pemerintah Kota Bitung, masyarakat susah menerima, tukang iri.

• Kakek Berumur 100 Tahun Ditemukan Selamat Setelah 2 Hari Hilang di Hutan

Ini dia temukan langsung di lapangan, kalau ada pala RT pilih-pilih orang lapor ke saya akan saya urus pemberhentian. Namun ternyata pala RT kerja bagus mereka tidak dapat bantuan. Ada masyarakat ribut setelah di jelaskan mengangguk-angguk alias iya-iya. Setelah keluar dari kantor lurah maki-maki aparatnya.

"Jujur demi Tuhan ini persoalan kemanusiaan bukan politik, saya berontak jika ada persoalan pala dan RT pilih kasih. Wajib terima harus wajib terima," tegasnya.

Dia mengingatkan, pihak eksekutif terkait sosialisasi yang masih kurang, sehingga timbul wajib dapat tapi tidak dapat, akan dapat tapi bertahap. Kalau belum dapat lapor ke pala RT agar diberikan dan pakai hikmat menghadapi ini.

Di tempat terpisah Wali kota Bitung Max J Lomban bakal calon wali kota Bitung dari Partai Nadem sempat menyampaikan untuk bantuan paket sembako akan sampai 20 ribu, lalu melanjutkan di tahap kedua.

"Sedang saring data, agar tidak tumpang tindih. Mana keluarga-keluarga itu, mana yang dapat PHK, BLT, mana yang mau dapat bantuan non-tunai, siapa - siapa yang tercatat dapat itu. Mereka harus di kecualikan dalam bantuan yang mau di datangkan pada periode kedua ini, karena jatah mereka dari pusat setiap tiga bulan," jelas Wali Kota saat memberikan bantuan alat pelindung Diri (APD) pendopo lapangan kantor Wali Kota Bitung 21 April 2020.(crz)‎

• Bersyukur, 4 Hari Ini Sulawesi Utara Tidak Ada Penambahan Pasien Virus Corona