Breaking News:

Larangan Mudik

Terapkan Permenhub Terkait Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik, KSOP Bitung Lakukan Ini

Akan dibuat chek point yang ditempatkan pintu masuk Pelabuhan Samudera Bitung Gate 4, berfungsi untuk membatasi dan pertegas orang masuk ke pelabuhan

Penulis: Christian_Wayongkere | Editor: David_Kusuma
Kolase / Tribun manado / Christian Wayongkere
Kepala KSOP Bitung Mursidi diabadikan di ruang kerjanya, beberapa hari lalu. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bitung, tengah menerapkan peraturan menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi, selama masa mudik hari raya Idul Fitri 2020 atau 1441 H dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di moda transportasi darat laut dan udara.

Menurut Mursidi Kepala KSOP Bitung, pihaknya akan menggandeng Polres Bitung, Ditpolairud Polda Sulut, KPLP, Pelindo IV Persero Cabang Bitung dan Polsek Pelabuhan melakukan pengawasan di Pelabuhan.‎

Akan dibuat chek point yang ditempatkan pintu masuk Pelabuhan Samudera Bitung Gate 4, berfungsi untuk membatasi dan pertegas orang yang masuk ke pelabuhan.

"Di situ kami akan periksa dan cek, yang tidak berkepentingan tidak diberikan izin masuk," tutur Mursidi kepada Tribunmanado.co.id, Minggu (26/4/2020).‎

Ketua DPC PDIP Minahasa Bagikan Sembako Pada Warga Terdampak Covid-19

Melalui tempat chek point, pihak gabungan akan melakukan pengawasan terhadap anak buah kapal (ABK) yang turun dan naik.

Di mana selama masa pandemi Covid-19, dalam surat edaran Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sudah membatasi kegiatan naik turun ABK di kapal.

Kepada ABK kapal diimbau untuk tidak turun, jika ingin turun dilakukan pengawasan dari tim Kesehatan Pelabuhan dan Otoritas Pelabuhan Bitung.‎

Dalam penerapan Permenhub nomor 25 tahun 2020‎, khusus untuk moda transportasi laut, di Pasal 13 dijelaskan larangan sementara penggunaan sarana transportasi laut berlaku untuk semua kapal penumpang yang melayani mudik.

CCTV di Posko Perbatasan Dipantau Langsung Bupati Mitra

"Jadi seluruhnya untuk melayani mudik penumpang sudah tidak boleh lagi, yang diperbolehkan hanya untuk angkutan logistik, kesehatan yang diperlukan pemerintah setempat," jelasnya.‎

Lanjut Mursidi, ketentuan ini juga berlaku untuk armada kapal Ferry di ASDP Persero Cabang Bitung sudah dilarang untuk angkut penumpang mudik.

Dia menguraikan dalam aturan ini yang diperbolehkan hanya, pelayanan kapal penumpang angkut warga negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari perbatasan, tenaga kerja Indonesia (TKI) dan pekerja migran Indonesia (PMI).‎

Kemudian pemulangan anak buah kapal (ABK) luar dan lokal yang ingin off atau turun diperbolehkan pengangkutannya melalui owner kapal.

Warga Passi Barat Tanam Ubi Hadapi Covid-19

"Yang bisa diperbolehkan, pengangkutan penumpang dalam satu kabupaten atau antar kecamatan yang daerahnya belum ada penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kalau di Bitung ada penyeberangan ke pulau Lembeh, masih diperbolehkan," ujarnya.

Dalam penerapan peraturan Menteri Perhubungan, KSOP Bitung bekerjasama dengan instansi pelabuhan, termasuk badan usaha pelabuhan PT Pelindo IV (Persero) cabang Bitung dalam hal penerapan.

Lanjut dia, aturan ini sudah diteruskan hingga ke seluruh tim Covid 19 di Pelabuhan Bitung. Didalamnya ada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Linda Wantania, Wali kota Bitung Max J Lomban, Forkomimda Kota Bitung, Dir Polairud, instansi vertikal di pelabuhan.

"Jadi, karena tim ini khusus perhubungan laut ada ada pengurusan di wilayah pelabuhan. Kami menggaris bawahi, kegiatan perhubungan laut dan pelayanan transportasi laut termasuk ASDP. Tapi untuk pengawasan dan tindakan di ASDP diberikan kepada BPTD (Balai pengelola transportasi darat) dan kepolisian," tandasnya.(crz)

VIRAL Bupati Boltim Semprot Menteri Terkait Aturan BLT: Masih Pada Ngeyel Aja, Goblok

Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved