Breaking News:

Update Virus Corona Sulut

Soroti Kinerja Satgas Covid-19 Sulut, Koalisi Pemantau Kebijakan Keluarkan 5 Pernyataan

Koalisi pemantau kebijakan (KPK) Covid-19 menyoroti kinerja Satgas Covid-19 Provinsi Sulut.

Istimewa
Pria DNB yang dijemput tim Covid 19 Kota Bitung dan sempat buat heboh warga serta netizen karena statusnya sebagai mantan PDP Covid-19 

Karena Dinas Kesehatan Provinsi Sulut belum bisa menunjukan bukti hasil tes terhadap DNB yang dinyatakan positif Covid-19, sehingga dr Agung menyarankan untuk menunggu hasil klarifikasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Sulut dengan pihak rumah sakit terhadap kebijakan yang akan diambil terhadap DNB.

Pria Berusia 101 Tahun Sembuh dari Virus Corona, Bisa Jadi Pria Tertua yang Positif Covid-19

Berdasarkan kronologis tersebut tampak bahwa permintaan Satgas Covid-19 Sulut dan dinas kesehatan kota Bitung untuk DNB diisolasi tidak memiliki dasar yang jelas, semata-mata didorong kekhawatiran adanya keresahan di masyarakat.

Padahal tindakan pihak pemerintah daerah Satgas Covid-19 Sulut dan dinas kesehatan kota Bitunglah yang menjemput paksa DNB tanpa dasar, yang dapat memancing keresahan dan ketakutan warga.

Apalagi pernyataan Satgas Covid-19 Provinsi Sulut di media yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hingga rilis ini dibuat pihak Satgas Covid-19 Provinsi Sulut dan dinas kesehatan Kota Bitung tidak mampu menunjukan bukti hasi pemeriksaan yang menyatakan DNB positif Covid-19.

Tindakan ini juga akan memperparah keadaan karena keterbatasan rumah sakit.
Jika setiap orang bahkan yang sudah dinyatakan negatif Covid-19 dipaksa untuk diisolasi di rumah sakit hanya karena ketakutan penolakan di masyarakat maka RS akan memiliki beban yang sangat berat, dan justru membuat orang negatif covid menjadi rentan terpapar.

Pemerintah semestinya memiliki kebijakan atau konsep untuk meredam stigma negativ terhadap korban covid 19, Jika terjadi stigma di masyarakat yang berakhir pada pengusiran atau hal-hal lainnya, maka akan menambah beban psikologis bagi korban.

Berdasarkan hal-hal tersebut, KPK (Koalisi pemantau kebijakan) Covid-19 Sulut menyatakan:

1) Mendesak pihak RSUP Prof dr Kandou Malalayang Manado untuk segera mengekspose ke publik terkait hasil pemeriksaan dari korban Covid-19 (DNB), sesuai hasil pemeriksaan yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pihak Rumah Sakit Prof. Kandou yakni Dokter Agung selaku Ahli Infeksi dan sekaligus Ketua Covid 19 Provinsi Sulawesi Utara;

2) Mendesak Juru Bicara Satgas Covid-19 Sulut memberikan klarifikasi atas pernyataannya atau membuktikan pernyataannya jika benar ada hasil berbeda pemeriksaan DNB oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulut, karena pernyataan itu telah merugikan DNB bahkan dapat mengancam keselamatan DNB dan keluarga;

3) Mendesak Pemerintah Daerah Sulawesi Utara, khususnya Pemerintah Kota Bitung dan Manado untuk dapat membuat kebijakan khususnya bagi korban Covid 19 yang telah dinyatakan sembuh atau negativ sebagai bentuk perlindungan bagi korban Covid 19;

4) Meminta Pemerintah Daerah Sulawesi Utara, khususnya Pemerintah Kota Bitung dan Manado agar dapat segera mengsosialisasikan informasi terkait Covid-19, agar masyarakat sadar dan memahaminya sehingga tidak terjadi kepanikan dan reaksi berlebihan di masyarakat;

5) Meminta Pemerintah Daerah Sulawesi Utara, khususnya Pemerintah Kota Bitung dan Manado agar dapat segera memperingatkan kepada masyarakat untuk tidak menyebar berita bohong terkait pandemi Covid 19, karena hanya dapat menimbulkan ketakutan dan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.(rls)

JUMLAH Terbaru Data Terkini Korban Covid 19 di Indonesia, Update Hingga Jumat (10/4/2020)

Penulis: Christian_Wayongkere
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved