Seleksi Sekolah Kedinasan Ditunda

Pendaftaran dan seleksi sekolah kedinasan (Dikdin) formasi tahun 2020 resmi ditunda hingga ditetapkan kebijakan lebih lanjut.

Istimewa
Tjahjo Kumolo 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Pendaftaran dan seleksi sekolah kedinasan (Dikdin) formasi tahun 2020 resmi ditunda hingga ditetapkan kebijakan lebih lanjut. Penundaan ini dilakukan dengan memperhatikan Status Tanggap Darurat Bencana non-Alam Pandemi Virus Korona (Covid-19) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Harga Emas Nyaris Rp 1 Juta

Pelaksana tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Paryono, mengatakan bahwa kebijakan penundaan ini diputuskan melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/381/M.SM.01.00/2020 tentang Penundaan Jadwal Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2020. Surat tersebut ditandatangani Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji atas nama Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada tanggal 3 April 2020.

Melalui surat tersebut, disampaikan bahwa jadwal pendaftaran sekolah kedinasan yang semula direncanakan mulai tanggal 9 April 2020, ditunda sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut yang hasilnya akan diberitahukan dalam bentuk surat edaran. "Keputusan ini sudah disampaikan kepada masing-masing Instansi Pembina Sekolah Kedinasan," kata Paryono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/4).

Sebelumnya jadwal pembukaan pendaftaran pendidikan kedinasan (Dikdin) 2020 akan dilaksanakan pada 9 hingga 30 April 2020. Namun dengan kondisi status tanggap darurat bencana non-alam pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, pemerintah memutuskan menunda proses seleksi Dikdin tersebut.

Penundaan ini berlangsung sampai dengan waktu yang belum ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia. Perubahan jadwal seleksi Dikdin Tahun 2020 selanjutnya akan disampaikan melalui Surat Edaran dari Panitia Seleksi Nasional.

PM Inggris Kesulitan Bernafas: Donald Trump Tawarkan Obat Covid-19

Tahun ini ada delapan kementerian/lembaga (K/L) yang mempunyai lembaga pendidikan kedinasan membuka penerimaan calon siswa-siswi/taruna-taruni. Kedelapan K/L tersebut yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Lalu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Persiapan Dikdin formasi tahun 2020 dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian (PANRB), dan delapan Instansi pembina Sekolah Kedinasan. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menjadi satu-satunya portal pendaftaran Dikdin Tahun 2020. Beberapa sekolah kedinasan tersebut antara lain PKN STAN, STIS, dan IPDN. 

Sebelumnya Kemenpan RB juga meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga (K/L) pusat maupun daerah untuk mendata sekaligus melaporkan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang berpotensi hingga terjangkit virus corona. 

Sekretaris Kemenpan RB Dwi Wahyu Atmadji mengatakan, aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menpan RB No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menpan RB No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Instansi Lingkungan Pemerintah. "Kami meminta setiap instansi pemerintah untuk melakukan pendataan dan pemantauan ASN yang menjadi korban dari COVID-19 ini ada beberapa macam status," ujar dia.

Ia menjelaskan, pelaporan akan dilakukan setiap instansi melalui sistem aplikasi yang dikoordinasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, sistem aplikasi pelaporan PNS yang terpapar virus corona sudah tercantum dalam Surat Edaran BKN Nomor 4 Tahun 2020. Menurut dia, saat ini sudah banyak PNS di DKI Jakarta yang terpapar oleh virus corona. Namun, pihaknya memerlukan data yang lebih lengkap dari berbagai daerah di Indonesia.

"Untuk itu kami meminta kepada BKD (Badan Kepegawaian Daerah) setiap minggu melaporkan PNS baik itu ODP, PDP, atau postif Covid-19, sudah sembuh atau meninggal, setiap minggu dilaporkan," kata dia.

Cerita Once: Batal Konser, Rajin Live Streaming

Data PNS yang terpapar oleh virus corona akan digunakan oleh pemerintah untuk menentukan pemberian hak-hak kepegawaian. Misalnya santunan rumah sakit atau kematian. "Untuk itu diperlukan data yang akurat sehingga kami bisa memantau jikalau ada PNS yang sakit atau tertular," ucap dia. (tribun network/dns/dod)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved