Update Virus Corona Sulut

Pilkada Tunda, KPU Bakal Kembalikan Dana Hibah, Bawaslu Rumahkan Panwascam

Kabar penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 karena Pandemi covid-19 atau virus corona di Indonesia

Kolase / Tribun manado / Christian Wayongkere / Istimewa
Ketua KPU Bitung Deslie Sumampouw dan Ketua Bawaslu Bitung Debby Londok 

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Kabar penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 karena Pandemi Covid-19 atau virus corona di Indonesia, Provinsi Sulut dan Bitung khususnya langsung mendapat respons beragam dari para penyelenggara.

Seperti yang dikemukakan Deslie Sumampouw Ketua Komisi pemilihan umum (KPU) Kota Bitung, yang siap mengembalikan anggara atau dana hibah dari pemerintah Kota Bitung.

"Saya tegaskan, KPU Bitung siap mengembalikan anggaran yang belum digunakan, untuk digunakan dalam rangka penanganan bencana pandemi covid-19," kata Deslie kepada Tribunmanado.co.id, Selasa (31/3/2020).

Langkah ini di ambil KPU Bitung, untuk alasan kemanusiaan jauh lebih penting dan itu wajib hukumnya demi rakyat yang sedang mengalami musibah.

Gubernur Olly Sebut Pasien Positif Covid 19 Tetap 2 Orang

Ini akan diambil jika Pilkada serentak 23 September 2020 ditunda.

Adapun untuk penundaan mengacu pada keputusan dari KPI RI.

"Hingga saat ini dana hibah dari Pemkot Bitung yang telah terpakai kurang lebih Rp 5-an miliar dari total Rp 33 miliar," jelasnya.

Untuk detailnya penggunaan dana itu, akan disampaikan dalam rapat pleno penggunaan dana terhitung dari Januari sampai Maret 2020.

Pilkada Kemungkinan Ditunda, Rp 375 Dana Pilgub Bisa Digeser Tangani Covid 19

Lain halnya dengan Bawaslu Kota Bitung, Ketua Debby Londok menyampaikan, terkait Pilkada serentak 2020 empat tahapan yang ditunda bukan Pilkadanya.

"Nah, berkaitan dengan pencehahan dan penanggulangan Covid 19 terhitung 31 Maret 2020 Bawaslu Bitung melakukan pemberhentian sementara Panwascam di 8 Kecamatan dengan total personel 24 orang dan seorang sekretariat," jelas Londok Selasa (31/3/2020) malam.

Pemberhentian per 31 Maret 2020, menyusul dengan pembayaran honorarium kepada penyelenggara ad hoc berbasis kinerja hanya sampai bulan Maret 2020.

Adapun dalam naskah perjanjian hibah Daerah (NPHD) antara pemkot Bitung dan Bawaslu total Rp 11,5 miliar.

"Akhir tahun 2019 sudah ditransfer senilai Rp 1 miliar. Untuk tahun 2020 dibagi 3 tahapan 40, 50 dan 10 persen, sudah ditransfer Pemkot Bitung 40 persen. Pemakaian dan penggunaannya untuk apa yang jawab sekretariat mereka yang kalkulasi," tandasnya.(crz)‎

Instruksi Ketum Megawati, Kader Banteng Keroyokan Cegah Penyebaran Covid-19

Penulis: Christian_Wayongkere
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved