Update Virus Corona Sulut

OJK: Debitur Terdampak Covid-19 Bisa Ajukan Restrukturisasi Kredit, ini Syarat dan Ketentuannya

Presiden Joko Widodo mengeluarkan maklumat terkait restrukturisasi kredit bagi nasabah perbankan maupun lembaga keuangan lainnya

Tribun Manado / Fernando Lumowa
Suasana pelayanan masyarakat di kantor OJK Sulutgomalut, Jalan Diponegoro, Manado 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) berdampak pada perekonomian nasional dan daerah.

Karenanya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan maklumat terkait restrukturisasi kredit bagi nasabah perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.

Menindaklanjuti 'perintah' Jokowi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) nomor 11 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.

Aturan itu memberi kesempatan kepada debitur yang terdampak Covid-19 untuk mengajukan restrukturisasi kredit.

Tindaklanjut Perintah Kapolri, Polsek Dumoga Timur Semprot Disinfektan di Pasar hingga Rumah Ibadah

Kepala OJK Sulutgomalut, Slamet Wibowo melalui Kabag Pengawasan EPK, IKNB dan Pasar Modal, Ahmad Husain mengatakan, tidak semua debitur bisa mendapatkan restrukturisasi dimaksud.

Kelonggaran dalam pembayaran kredit perbankan maupun perusahaan pembiayaan (leasing/multifinance) lebih ditujukan kepada debitur kecil.

Mereka yang bergerak di sektor informal, usaha mikro (UMKM), pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka.

BREAKING NEWS: PDP di Sulut Bertambah Satu Orang, Positif Corona Tetap Dua

"Misalnya, pelaku UMKM, pemilik warung makan, tukang ojek, buruh, petani. Mereka yang bergerak di sektor informal, akibat kebijakan work from home, social and physical distancing terpaksa tak bisa beraktivitas produksi," ujar Ahmad kepada Tribun Manado, Selasa (31/03/2020).

Sesuai POJK debitur yang berhak mendapatkan kelonggaran pembayaran dengan nilai kredit maksimal Rp 10 miliar. "Maksimal penundaan atau kelonggaran satu tahun," katanya.

Adapun bentuk kelonggaran yang bisa diberikan ialah penundaan atau penjadwalan pokok dan atau dengan bunga dalam jangka waktu tertentu.

Sulut Tak Berlakukan Lockdown, Hanya Pembatasan Arus Masuk Keluar Angkutan Darat

Halaman
123
Penulis: Fernando_Lumowa
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved