Update Virus Corona Indonesia

Taufik Minta Anies Baswedan Alokasikan Rp 4 Triliun untuk Covid-19 dari Anggaran Perjalanan Dinas

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta agar mengalihkan rencana kegiatan yang dianggap tidak prioritas untuk penanganan virus corona (Covid-19).

Wartakotalive.com/Fitriyandi Al Fajri
Bilik sterilisasi di Kantor Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2020). DKI mendapat empat bilik tersebut dari Baznas DKI Jakarta yang disebar di Halte Transjakarta Harmoni, Balai Kota DKI, RSK Duren Sawit, dan Dinas Kesehatan DKI. 

Angka ini diprediksi bakal terus bertambah bila masyarakat tidak menerapkan social distancing (pembatasan interaksi) seperti yang diimbau Pemprov DKI.

Adapun pembatasan interaksi dilakukan untuk menekan potensi penularan virus corona yang merebak di tengah masyarakat. 

Zona merah tak hanya di Jakarta

Sejauh ini, wabah virus corona atau Covid-19 makin masif, bahkan bukan hanya di Jakarta dan Jabodetabek saja yang menjadi zona merah; tetapi sudah merangsek ke 27 provinsi di Indonesia.

Artinya, persebaran Covid-19 sudah melingkupi skala nasional.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.

Oleh karena itu, menurutnya lockdown atau penutupan negara total harus segera dilakukan Pemerintah.

Sebab, tercatat data pasien pasitif Covid-19 hingga Jumat (27/3/2020)cmencapai 1.046 orang dengan korban meninggal sebanyak 87 orang dan sembuh sebanyak 46 orang.

"Jumlah pasien positif diduga kuat jauh lebih banyak, potensi angka dark number (perkiraan terburuk) yang sangat tinggi," ungkap Tulus Abadi dalam siaran tertulis pada Sabtu (28/3/2020). 

Wlaua begitu, upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah sejatinya sudah benar, seperti bekerja di rumah, tetap tinggal di rumah, jaga jarak, jaga kesehatan, sering cuci tangan dan lainnya.

Namun faktanya kepatuhan masyarakat terhadap himbauan ini masih lemah.

Akibatnya persebaran Covid-19 makin eskalatif.

Apalagi kini makin banyak warga kota, khususnya Jabodetabek, yang migrasi alias pulang kampung, dengan alasan di kota sudah tidak ada pekerjaan atau tidak ada penghasilan.

Banyaknya migrasi ke kampung halaman berpotensi besar untuk menyebarluaskan virus di daerahnya.

Lockdown daerah

Merespon fenomena ini, banyak daerah memberlakukan Orang Dalam pengawasan (ODP) bagi pemudik, dan diisolasi selama 14 hari.

Bahkan beberapa kota, seperti Kota Tegal, bahkan Papua, melakukan lockdown untuk daerahnya.

"Ini langkah antisipatif yang sangat bagus untuk memutus mata rantai persebaran, agar tak mengokupasi daerahnya," ungkap Tulus Abadi. 

Oleh karena itu, lanjutnya, hal yang sangat mendeak adalah pemerintah pusat membebaskan setiap pimpinan daerah untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown.

Apalagi bagi wilayah DKI Jakarta dan Bodetabek, karantina wilayah menurutnya suatu keharusan.

Mengingat Jakarta dan Bodetabek adalah zona merah, terutama DKI Jakarta.

"Pemerintah Pusat seharusnya membebaskan dan bahkan mendorong agar Jabodetabek segera dikarantina," ungkap Tulus Abadi.

"Jika tidak dikarantina, sebatas himbauan, bukan hanya warga Jakarta dan sekitarnya yang makin banyak terinfeksi, tetapi akan menyebar seluruh Indonesia. Mengingat akan makin banyak warga Jakarta bermigrasi ke daerah, untuk mudik," tambahnya.

Jika tak dilakukan karantina wilayah atau lockdown maka yang sangat dikhawatirkan adalah penyebaran virus corona semakin meluas, bukan hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia.

"Mengingat Jakarta dan Bodetabek adalah epicentrum nasional. Tak cukup hanya himbauan tapi perlu kebijakan yang tegas, dan bahkan perlu sanksi," jelasnya.

Melonjaknya jumlah korban virus corona menyebabkan sistem kesehatan nasional akan semakin lemah, karena tak mampu menampung lonjakan pasien.

Apalagi sudah banyak tenaga medis bertumbangan karena terinfeksi Covid-19, tercatat ada sebanyak tujuh orang dokter wafat hingga Sabtu (28/3/2020).

Berdampak Pelayanan Buruk

Pertimbangan lainnya dipaparkannya banyak kasus pasien virus corona meninggal dunia di tengah jalan, bahkan saat di ambulance.

Penyebabnya karena pasien ditolak rumah sakit dikarenakan rumah sakit rujukan tak mampu lagi menampung pasien virus corona.

Bahkan efeknya banyak pasien dan calon pasien non virus corona yang terbengkalai dan akhirnya meninggal dunia, karena tenaga medis di rumah sakit energinya terkuras untuk menangani pasien virus corona

Bersamaan dengan problematika tersebut, tenaga medis semakin tersudutkan ketika dihadapkan minimnya ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD).

Padahal APD sangat penting bagi tenaga medis dalam merawat pasien virus corona.

Sebab, lanjutnya, apabila tenaga medis tertular karena tidak dilengkapi dengan APD, maka tenaga medis dapat beresiko menularkan virus corona ke pasien lain, menularkan ke keluarganya, dan tidak bisa menolong pasien.

"Dan akhirnya korban pasien Covid-19 makin tak terbendung, makin eskalatif," ungkapnya.

Berdampak Buruk Terhadap EKonomi  

Karantina wilayah (lockdown) diungkapkan Tulus Abadi memang pilihan sulit.

Tetapi jika tak dilakukan lockdown, dampak ekonominya pun jauh akan lebih pahit.

Jika pemerintah kesulitan dana untuk melakukan karantina wilayah, maka pemerintah bisa merealokasikan dana pembangunan infrastruktur.

"Stop dulu pembangunan infrastruktur pada 2020 ini. Bahkan wacana untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru pun layak distop dulu, dan dananya bisa digunakan untuk pengendalian Covid-19," ungkapnya.

Jika karantina wilayah dilakukan, negara harus menjamin keberlangsungan ekonomi kelompok rentan.

Mulai dari memberikan kompensasi baik secara langsung seperti subsidi (jaring pengaman sosial), dan atau menurunkan/ menghapuskan beberapa tarif pelayanan publik, seperti listrik, PDAM dan lainnya.

Selain itu, cicilan pada perbankan atau lembaga keuangan lainnya pun diungkapkannya perlu ditangguhkan.

Peran Serta Masyarakat

Terlepas dari anjurannya tersebut, karantina wilayah memang bukan instrumen tunggal untuk menghentikan persebaran wabah Covid-19.

Masih diperlukan kepatuhan yang tinggi dari masyarakat.

Untuk mendorong kepatuhan ini, maka perlu upaya ketegasan dari aparat penegak hukum.

Guna mengefektifkan kebijakan ini, selain mengefektifkan APH, tak kalah pentingnya adalah melibatkan kalangan masyarakat sipil baik ormas keagamaan, LSM, tokoh masyarakat, bahkan tokoh generasi milenial.

Mengingat generasi milenial inilah yang faktanya susah diatur untuk tetap tinggal di rumah dan jaga jarak.

Dan akibatnya kelompok ini menjadi media penularan yang efektif untuk keluarga dan kelompok masyarakat. 

Masyarakat perlu kebijakan yang tegas dari pemerintah dalam pengendalian virus corona.

"Harus diingat, sudah dua mingguan masyarakat ter-lockdown, tidak bisa bekerja, dan akibatnya income nihil," ungkap Tulus Abadi.

"Akan berapa minggu lagi masyarakat harus disandera seperti ini? Apalagi sejengkal lagi memasuki bulan Ramadhan, dan Idul Fitri," tambahnya.

"Masyarakat sudah merindukan berpuasa Ramadhan dan Idul Fitri tanpa gangguan Covid-19. Segera wujudkan karantina wilayah untuk menghentikan persebaran Covid-19!," tuturnya.

(Wartakotalive/Fitriyandi Al Fajri)

BERITA TERPOPULER :

 Kabar Baik di Tengah Wabah Virus Corona, Presiden Jokowi Umumkan Kebijakan Mudahkan Rakyat Indonesia

 Kabar Duka, Anggota DPR RI Imam Suroso Meninggal, Diduga Terinfeksi Virus Corona

 Para Ahli Khawatir, Ternyata 14 Persen Pasien di Wuhan yang Dinyatakan Sembuh Masih Positif Covid-19

TONTON JUGA :

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Hadapi Corona Butuh Rp 4 Triliun, DPRD DKI Minta Anies Ambil Anggaran Formula E dan Perjalanan Dinas

Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved