Pemerintah Siapkan PP Local Lockdown

Desakan kepada Pemerintah untuk melakukan lockdown sendiri kian gencar setelah korban virus corona kian hari kian bertambah.

Mario Pitrangeli/backgrid/daily mail
Suasana sore yang ramai di Battersea Park, London sehari setelah diberlakukan Lockdown  

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Desakan kepada Pemerintah untuk melakukan lockdown sendiri kian gencar setelah korban virus corona kian hari kian bertambah. Kemarin Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Siti Setiati menyarankan Presiden Joko Widodo melaksanakan karantina wilayah secara terbatas atau local lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) semakin meluas.

IDI Ancam Mogok Rawat Pasien: Bila Kebutuhan APD Tak Terpenuhi

Siti berpendapat local lockdown sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Langkah itu diharapkan dapat memutuskan rantai penularan infeksi baik di dalam maupun di luar wilayah.

"Karantina wilayah disarankan dilakukan selama minimal 14 hari, di provinsi-provinsi yang menjadi episentrum (zona merah) penyebaran COVID-19 atau daerah lain dengan berbagai pertimbangan. Pelaksanaan local lockdown ini dilakukan," tulis Siti dalam surat tertanggal 26 Maret 2020 itu.

Saran itu menjadi satu di antara tujuh imbauan yang disampaikan Siti kepada Jokowi lewat sebuah surat yang bocor ke publik dan beredar di media sosial. Selain lockdown, Dosen Fakultas Kedokteran UI itu juga mengimbau Jokowi untuk menyediakan alat pelindung diri (APD) yang cukup untuk kebaikan para tenaga medis. Dia mengakui Jokowi telah memulai hal ini, tapi ia mengingatkan kebutugan APD pada saat ini bisa meningkat sewaktu-waktu.

Siti juga mengusulkan tindakan tegas bagi pelanggar kebijakan tinggal di rumah. Dia menyebut 500 akademisi dunia setuju social distancing saja tidak cukup. "Denda dan hukuman penjara diberikan bagi pelanggar peraturan (individu dan perusahaan) di New South Wales, Australia. Ketidakdisiplinan pembatasan sosial di Italia dan Iran menyebabkan peningkatan jumlah kesakitan dan kematian drastis," tuturnya.

Siti juga meminta Jokowi menaruh perhatian pada fasilitas kesehatan. Dia berpendapat perlu dibedakan rumah sakit corona dengan rumah sakit umum. Begitu pula dengan penempatan ODP di rumah dan PDP di rumag sakit rujukan. "Fasilitas kesehatan kita tidak siap. Selain itu, ketersediaan alat bantu pernapasan hanya terbatas di beberapa RS saja, menyebabkan case fatality rate (CFR) yang tinggi, jauh di atas Tiongkok," tuturnya.

Wali Kota Tegal Tutup Jalan Masuk Kota

Dia juga meminta Jokowi memperbaiki koordinasi antarinstansi agar penanganan corona lebih terarah. Selain itu, ia juga mengimbau agar seluruh kebijakan dibuat berdasarkan bukti dan melibatkan para pakar.

Sementara Ketua MPR Bambang Soesatyo mendesak sudah saatnya Jakarta segera ditutup alias lockdown untuk mencegah lebih banyak virus ini menginfeksi orang lain di daerah.

"Pemerintah harus melakukan penutupan pergerakan manusia dari dan menuju Jakarta. Serta melalui Gugus Tugas Penanganan COVID-19 untuk menyiapkan petugas di setiap pelabuhan maupun bandara, dan memperketat pengawasan untuk memeriksa arus masuk-keluar Jakarta, sebagai upaya pemerintah menghentikan penyebaran wabah ke daerah lainnya," ucap pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam rilisnya, Jumat (27/3).

Bamsoet menyebut Indonesia berisiko memasuki gelombang infeksi lanjutan di luar Jakarta, mengingat selama tiga hari terakhir jumlah kasus baru COVID-19 yang dilaporkan pemerintah selalu di atas 100 orang per hari.

"Menyarankan agar pemeriksaan cepat (rapid test) bisa langsung dilakukan di daerah-daerah yang sudah memiliki alat tes atau rapid test, sehingga kasus-kasus baru dapat segera ditemukan atau diidentifikasi," tutur Waketum Golkar itu.

Menanggapi berbagai desakan itu, Menko Polhukam Mahfud Md menyebut pemerintah sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (PP) terkait pelaksanaan local lockdown atau karantina kewilayahan dalam wabah Corona ini.

Pasien 58 Corona di Manado Meninggal, Tetangganya Tahu dari Facebook

"Jadi akan diatur kapan sebuah daerah itu boleh melakukan pembatasan gerakan yang secara umum sering disebut lockdown, apa syaratnya, apa yang dilarang, apa yang boleh dilakukan dan bagaimana prosedurnya sedang disiapkan, insyaallah dalam waktu dekat nanti akan keluar peraturan pemerintah agar ada keseragaman policy itu," kata Mahfud.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, karantina wilayah adalah "Pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi."

Karantina wilayah ini diberlakukan ketika ada keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Seperti yang tercantum dalam Pasal 14 UU tersebut. Pada pasal yang sama disebut, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan karantina wilayah di pintu masuk, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. (tribun networkfia/dit/ /git/dod)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved