Berita Hoaks

HOAKS - Seruan Gubernur Minta Warga Hentikan Sementara Berhubungan, Ini Faktanya

dalam informasi hoaks itu Surat Seruan Gubernur DKI mengenai penghentian sementara hubungan suami istri tersebut bernomor 6 Tahun 2020.

HOAKS - Seruan Gubernur Minta Warga Hentikan Sementara Berhubungan, Ini Faktanya
(Intisari)
Ilustrasi berita hoax 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Beredar berita bohong edaran surat Seruan Gubernur DKI Jakarta tentang penghentian sementara hubungan suami istri di media sosial.

Dalam surat itu, pelarangan dalam upaya menekan penyebaran virus corona tipe 2 yang menyebabkan Covid-19.

Kantor berita Antara, Kamis (26/3/2020) melaporkan, dalam informasi hoaks itu Surat Seruan Gubernur DKI mengenai penghentian sementara hubungan suami istri tersebut bernomor 6 Tahun 2020.

Padahal, berdasarkan penelusuran Antara, Surat Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tertanggal 20 Maret itu, berisikan tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran dalam rangka Mencegah Penyebaran Wabah COVID-19.

Tangkapan layar hoaks terkait Surat Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Hubungan Suami Istri Dalam Rangka Penghentian Penyebaran COVID-19
Tangkapan layar hoaks terkait Surat Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Hubungan Suami Istri Dalam Rangka Penghentian Penyebaran COVID-19 (Antara/Twitter)

Dalam Surat Seruan Nomor 6 Tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta meminta seluruh perusahan di wilayah Jakarta untuk secara serius melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghentikan seluruh kegiatan perkantoran untuk sementara waktu, menutup fasilitas operasional, dan melakukan kegiatan berusaha dari rumah.

2. Bagi perusahaan yang tidak dapat menghentikan total kegiatan perkantorannya, diminta mengurangi kegiatan tersebut sampai batas minimal (jumlah karyawan, waktu kegiatan, dan fasilitas operasional). Mendorong sebanyak mungkin karyawan untuk bekerja dari rumah.

3. Memperhatikan Surat Edaran Menteri Manusia No. M / 3 / HK.04 / III / 2020 tentang Perlindungan Pekerja / Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

4. Seruan ini berlaku 14 hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 hingga 5 April 2020.

5. Informasi terkait:

Halaman
123
Editor: Aldi Ponge
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved